Entaskan Perkawinan Usia Anak Melalui Rekayasa Budaya


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Upaya pemerintah untuk menekan angka perkawinan usia anak dengan menaikkan batas usia menikah menjadi 19 tahun belum memperoleh hasil signifikan.

 

Seperti yang diungkapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2004-2009, Meutia Hatta bahwa menanggulangi perkawinan usia anak masih menjadi tantangan besar bangsa ini.

 

Menurut data statistik UNICEF dan PUSKAPA bekerjasama dengan BAPPENAS dan BPS, selama 10 tahun (2008-2018), penurunan angka perkawinan anak di Indonesia tergolong rendah, yaitu 3,5 persen. Bahkan perempuan yang menempuh pendidikan sembilan tahun masih di bawah 10 persen, jauh dari harapan tingkat nasional.

 

Upaya pendekatan budaya melalui rekayasa budaya perlu dilakukan untuk segera menyelesaikan permasalahan perkawinan anak.

 

“Faktor budaya menjadi hal yang harus dikaji lebih dalam untuk memastikan upaya penanganan tingginya prevalensi perkawinan anak di berbagai wilayah Indonesia telah dilakukan. Itulah sebabnya rekayasa budaya saat ini, merupakan tuntutan yang harus dilakukan segera dan tidak bisa ditunda lagi, dengan menanamkan pola pikir baru, yaitu membangun semangat, inisiatif, dan kreativitas berkarya kepada anak perempuan dan orangtuanya sebagai bekal hidup sebelum menikah. Rekayasa budaya harus diawali dari sini, dan selanjutnya harus menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa Indonesia, serta pembangunan kebudayaan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menghasilkan manusia Indonesia yang unggul,” ungkap Meutia dalam webinar Pendekatan Budaya dalam Mencegah Perkawinan Anak yang diselenggarakan sebagai rangkaian Peringatan Hari Ibu ke-92 Tahun 2020 yang mengangkat tema Perempuan Berdaya, Indonesia Maju.

 

“Khusus bagi kaum perempuan Indonesia saat ini, mencegah perkawinan anak adalah bagian dari upaya peningkatan kualitas hidupnya agar setara dan saling melengkapi dengan laki-laki dalam membangun Indonesia,” ungkap Meutia.

 

Sementara itu, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengungkapkan bahwa tradisi menikahkan anak-anak awalnya bertujuan untuk kebaikan. Namun dengaan adanya perkambangan zaman, perkawinan anak-anak menjadi tradisi yang buruk.

 

Pada 2019, ada 22 provinsi di Indonesia dengan angka perkawinan anak lebih tinggi dari angka nasional. Bahkan UNFPA memprediksi akan terjadi 13 juta perkawinan anak pada kurun 2020-2030 akibat pandemi.

 

Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, pada Januari – Juni 2020, terdapat 34.000 permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan. Dari 97 persen permohonan yang dikabulkan, sebanyak 60 persen diantaranya diajukan oleh anak.

 

Karena itu, Menteri Bintang menekankan perlunya penatataan syarat dan prosedur pemberian dispensasi perkawinan.

 

“Menghapuskan praktik perkawinan anak bukanlah hal yang mustahil. Jika kita menyamakan persepsi, menyatukan tujuan, dan bergandengan tangan, saya yakin kita dapat menghapuskan praktik khusus anak, pengarusutamaan gender, dan pemenugan hak perempuan. Demi terwujudnya perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju,” ujar Menteri Bintang.

 

Selain itu, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaitunah Subhan menjelaskan bahwa pendekatan agama penting dalam upya mencegah perkawinan anak.

 

“Masalah perkawinan sangatlah kompleks, memerlukan kedewasaan dan kebijaksanaan, harus memahami makna dan tujuan pernikahan. Jika salah satu pasangan atau keduanya balum siap, maka harus ditunda dari pada anantinya menjadi mudharat. Dalam Al-Quran sejatinya tidak ada batasan penetapan usia dalam menikah. Hadits Rasulullah SAW pun tidak mendorong atau memerintahkan untuk menikah muda,” terang Zaitunah.

(Editor: DM)

Posting Komentar

0 Komentar