Jawa Tengah Gencarkan Jo Kawin Bocah untuk Tekan Perkawinan Usia Anak

KomnasAnak.com, JAWA TENGAH - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mensosialisasikan program Jo Kawin Bocah dengan menggandeng banyak pihak. Diharapkan jumlah perkawinan usia anak dapat ditekan melalui program ini.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng, Retno Sudewi mengatakan, pihaknya telah meluncurkan program Jo Kawin Bocah pada 20 November 2020 lalu.

 

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak di Jawa Tengah. Serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam mencegah perkawinan usia anak.

 

Selain itu, Jo Kawin Bocah bertujuan untuk memenuhi hak anak dalam kelompok rentan aga tidak dinikahkan, serta mendorong terpenuhinya hak dan perlindungan anak yang sudah dinikahkan.

 

“Gerakan Jo Kawin Bocah diharapkan didukung oleh stakeholder yang melibatkan unsur pentahelix. Ada pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa, dan komunitas,” ujar Retno dalam webinar pencegahan perkawinan anak dan kekerasan perempuan, dikutip dari situs resmi Pemprov Jateng, Jumat (11/12).

 

Ia mengatakan, program Jo Kawin Bocah merupakan pengaplikasian amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mencantumkan batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

 

Ktua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jawa Tengah Nawal Nur Arafah mengatakan, pihaknya terus mendukung upaya pencegahan perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan.

 

“Pemprov, BKOW, menyusun strategi pencegahan perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga upaya penurunan perkawinan anak bisa terjadi,” katanya.

 

Pemberian dispensasi menikah sebenarnya telah ada dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin. Tetapi sinergi tetap diperlukan guna mengimplementasikan peraturan ini.

 

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Domiri mengatakan, pembentukan PERMA tersebut bertujuan untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, pengadilan dapat memberi dispensasi kawin. Namun belum ada aturan tegas dan rinci mengenai progress mengadili permohonan dispensasi nikah anak.

 

Celakanya, pernikahan usia anak tak jarang menyebabkan kekerasan bagi perempuan. Nur Laila Hafidhoh dari Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM)  mencatat, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi akibat melakukan perkawinan usia anak.

 

Laila mencontohkan, M warga Semarang melakukan pernikahan anak dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga IS dari Kendal yang melakukan perkawinan anak dan megalami KDRT hingga human trafficking.

(Editor: Melina)