Jawa Timur Kembangkan Tatanan Baru Layanan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Jawa Timur terus mengembangkan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak untuk mengatasi perkembangan masalah dan tantangan.

 

DIrektur LPA Tulungagung Winny Isnaini mengatakan anak-anak menghadapi banyak masalah. Karena itu, berbagai regulasi dibangun untuk menciptakan layanan dan perlindungan anak. Termasuk menyusun policy brief.

 

Penyusunan policy brief tentang tatanan baru layanan kesejahteraan dan perlindungan anak di Jatim melibatkan Universitas Brawijaya Malang, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Surabaya, LPA Tulungagung, dan UNICEF. Beberapa perwakilan forum anak di Jatim juga menyampaikan keinginan dan usulannya terkait kondisi anak-anak di Jatim.

 

Winny menuturkan, Jawa Timur tercatat memiliki 1.605 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA, yang terdiri dari 760 LKSA terakreditasi dan 845 LKSA belum terakreditasi. Sebagian anak yang berada di LKSA masih memiliki keluarga dan kerabat, sementara sebagian lainnya tidak. Namun, beberapa LKSA belum memiliki data serta sulit diakses.

 

“Akibatnya, Dinas Sosial masih belum memiliki peta anak dalam pengasuhan berbasis Lembaga atau non Lembaga. Banyak anak yang menjadi korban karena orangtua sibuk, dampak perceraian, TKI, meninggal, sengaja dibuang, keterbatasan fisik orang tua, anak tidak dikehendaki, anak terkena kasus hokum, beda agama, sampai adnaya konflik,” kata Winny yang menjadi salah satu juru bicara ketika menjelaskan Policy Brief Tatanan Baru Layanan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Jatim, Sleasa (22/12).

 

Winny mengungkapkan, berdasarkan data e-simfoni per Oktober 2020, kekerasan seksual menjadi kasu paling tinggi dengan lebih dari 450 kasus, kekerasan psikis lebih dari 200 kasus, dan kekerasan fisik lebih dari 150 kasus.

 

“Maka perlu ada program dan kegiatan pengasuhan bagi orang tua dan anak, khususnya anak-anak yang mengalami risiko tinggi dan telah menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantarana, dan perlakuan salah,” ungkapnya.

 

Winny juga menjelaskan, ada fakta bahwa keluarga tidak menjamin sebagai tempat aman bagi anak. Lantaran kekerasan oada anak cenderung terjadi di tempat-tempat yang sangat dikenal atau dirasa aman oleh anak.

 

Situasi rentan lainnya juga terjadi dalam fase pengasuhan. Pasalnya banyak anak terjebak dalam keluarga berkonflik, keluarga terpisah, keluarga bercerai, keluarga pekerja migran, anak yang lahir dari ibu korban kekerasan, atau yang lahir dari orang tua tidak siap menikah atau tidak siap memiliki anak. Kondisi ini diperparah dengan adanya 5766 anak yang meminta dispensasi nikah.

 

Oleh karena itu, dibutuhkan review pemenuhan dan perlindungan hak anak berbasis system. Termasuk melakukan penyesuaian jumlah SDm professional dalam pelayanan anak dan penanganan kasus anak.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur Andriyanto mengatakan, pada 2021 nanti semua pelayanan anak harus memiliki dashboard. Sehingga semua data dapat terintegrasi dengan baik.

 

“Di dalam dashboard nanti misalnya ada link yang langusng ke Dipendukcapil. Sehingga anak-anak yang tak memiliki akta kelahiran bisa terintegrasi, karena itu hak sipil mereka,” kata Andriyanto.

 

Sementara itu Child Protection Specialist UNICEF Pulau Jawa Naning Julianingsih mengatakan, layanan perlindungan anak harus menjadi layanan dasar yang bias mencakup banyak hal. Apalagi di tengah pandemic yang sangat berdampak pada mental anak.

 

Naning berpesan agar pembangunan system perlindungan anak harus terpadu. Sehingag setiap pihak, termasuk mereka yang berada di sector rentan, harus mendukung anak-anak.

 

“Keberpihakan anggaran pada anak juga menjadi faktor penting,” katanya.

(Editor: DM)

Posting Komentar

0 Komentar