Kemen PPPA Dorong Pengesahan RUU PKS


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Kasus kejahatan seksual di Indonesia, khususnya anak, semakin bertambah setiap tahunnya. Untuk itu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tidak dapat ditunda lagi.

 

RUU PKS kembali ditetapkan sebagai program legislasi nasional (prolegnas) 2021. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan pengesahan RUU PKS sudah tidak dapat ditunda lagi. Mengingat banyaknya korban kekerasan seksual yang terjadi.

 

“Pengesahan RUU PKS sudah tidak dapat ditunda lagi, mengingat urgensinya yang sangat besar, karena kekerasan seksual tidak hanya memberikan dampak kepada korban saja, tetapi juga berdampak pada pola piker masyarakat secara luas. Kita juga harus bisa melindungi generasi selanjutnya dengan menciptakan sistem pencegahan, pemulihan, penanganan, rehabilitasu yang benar-benar menghapuskan kekerasan seksual,” tegas Menteri Bintang dalam webinar “Memperkuat Sinergi Nahdliyin Mengawal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Sosialisasi RUU PKS dan Konsolidasi Gerakan Badan/Lembaga Otonom NU” yang diadakan Fatayat Nahdlatul Ulama di Jakarta, Kamis (14/01).

 

Menteri Bintang menjelaskan, pembahasan RUU PKS mulai dari konsep, naskah akademik, hingga sampai kesepakatan berbentuk RUU telah melalui proses yang sangat panjang.

 

Kehadiran RUU ini merupakan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Selain itu, RUU PKS diharapjan dapat mengisi celah kekosongan hukum mulai dari upaya pencegahan, hingga penanganan dan rehabilitasi yang berperspektif korban dan memberikan efek jera pada pelaku.

 

Sementara itu, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA Vennetia Danes mengungkapkan RUU PKS menjadi harapan sebagai terobosan hukum yang mengakomodir seluruh kepentingan dan kebutuhan korban kekerasan seksual. Saat ini RUU PKS berada pada nomor urut ke-18 sebagai inisiatuf DPR dalam daftar Prolegnad 2021.

 

Menteri Bintang menganggap saat ini adalah momentum untuk mengesahkan RUU PKS. Ketidakjelasan tindak lanjut penanganan bagi korban dan kurangnya aturan yang mengakomodir segala bentuk kekerasan seksual akan menjadi ancaman bagi segala upaya menghapus segala bentuk kekerasan pada siapapun.

 

“Saat ini, ribuan korban masih menunggu keadilan yang tidak mereka dapatkan karena masih adanya celah dalam peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya. Tanpa sistem pencegahan yang holistic, kelompok rentan lainnya, terutama perempuan dan anak, saat ini sedang terancam masa depannya karena sangat rawan menjadi korban selanjutnya,” papar Menteri Bintang.

 

“Untuk itu, RUU PKS harus segera disahkan untuk menutup dan menyempurnakan celah-celah ini, sehingga kita dapat melindungi bangsa kita dengan menciptakan sistem pencegahan, pemulihan, penanganan, rehabilitasi yang benar-benar dapat menghapuskan kekerasan seksual,” tutupnya.

(Editor: Melina)

Posting Komentar

0 Komentar