Kemen PPPA Sambut Gembira PP Kebiri Kimia


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Ditetapkannya PP Nomor 70 Tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu (3/1/2021) disambut gembira oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

 

Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar dalam keterangannya mengungkapkan bahwa kekerasan seksual termasuk kejahatan serius yang mengingkari hak asasi anak. Selain itu, kekerasan akan menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga, menghancurkan masa depan anak, serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

 

“Kami menyambut gembira ditetapkannya PP Nomor 70 tahun 2020 ini yang diharapkan dapat  memberikan efek jera bagi pelaku persetubuhan dan pelaku tindak pencabulan,” ungkap Nahar, Senin (4/1/2021).

 

Nahar mengatakan, kekerasan seksual terhadap anak harus mendapatkan penanganan luar biasa selayaknya kebiri kimia. Sebab pelakunya telah merusak masa depan bangsa Indonesia.

 

Nahar menjelaskan, PP Nomor 70 atau PP Kebiri Kimia merupakan amanat Pasal 81 A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 

Bardasarkan Laporan Sistem Informasi Onling Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sejak 1 Januari 2020 hingga 11 Desember 2020 telah ada kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 5.640 kasus.

 

“Pemerintah terus mengupayakan agar anak-anak di Indonesia terlindungi dari setiap tindak kekerasan dan eksploiyasi melalui sejumlah peraturan perundang-undangan,” kata Nahar.

 

Dalam PP Kebiri Kimia, pelaku kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari pelaku persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul.

 

Tindakan kebiri kimia yang disertai rehabilitasi hanya dikenakan kepada pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

Sementara itu, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku diberikan baik kepada pelaku persetubuhan maupun pelaku perbuatan cabul.

 

“Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakansetelah terpidana menjalani pidana pokok,” kata Nahar.

 

“Pelaku baru dapat diberikan tindakan kebiri kimia apabila kesimpulan penilaian klinis menyatakan bahwa pelaku persetubuhan layak dikenakan tindakan kebiri kimia,” lanjutnya.

 

Selain kebiri, tutur Naharm pelaku juga diberi rehabilitasi untuk menekan Hasrat seksual berlebih pelaku dan agar pelaku penyimpangan seksual pelaku dapat dihilangkan.

 

“Rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku yang dikenakan tindakan kebiri kimia berupa rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi social, dan rehabilitasi medik,” ujar Nahar.

 (Editor: DM)

Posting Komentar

0 Komentar