Komnas PA Minta Ada Tindakan Tegas Terkait Pemaksaan Berjilbab di Padang


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Peraturan SMK N 2 Padang menganjurkan siswanya yang berusia 17 tahun keatas mengenakan jilbab dibuat dengan alasan untuk menghindarkan siswa dari nyamuk DBD. Komnas Perlindungan Anak (PA) menganggap alasan tersebut adalah sikap berlebihan dan melecehkan fungsi jilbab yang sebenarnya.

 

Ketua Umum Komnas PA menyatakan bahwa Mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar periode 2004-2019 telah gagal memahami fungsi jilbab. Sekaligus melecehkan Hak Asasi Manusia kebebasan beribadah dan beragama. Juga melanggar UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

 

Bahar dianggap telah dengan sengaja mengabaikan dan melanggar Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Sekolah mulai dari seragam sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam peraturan tersebut pihak sekolah dan lembaga pendidikan negeri dilarang mewajibkan peserta didik untuk menggunakan seragam sekolah berdasarkan kekhususan keagamaan.

 

“Dalam Permendikbud 45 Tahun 2014 itu, peserta didik yang secara khusus mempunyai kekhususan dengan latar belakang keagamaan peserta didik itupun dilarang mewajibkan, atau mengimbau kepada siswonya untuk menggunakan jilbab apalagi mewajibkan peserta didik non-muslim menggunakan jilbab dengan keharusan. Itu jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan intoleransi,” demikian ujar Arist dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (25/1).

 

Lebih lanjut, Arist menjelaskan bahwa sikap mantan Walikota Padang termasuk sikap intoleransi, anti kemajemukan dan kebhinekaan, serta gagal menanamkan nilai-nilai kebhinekaan dan kebersamaan dan toleran dalam dunia pendidikan.

 

“Alasan menerapkan kewjiban siswi sekolah negeri menggunakan jilbab agar peserta didik perempuan tidak mudah tersengat oleh nyamuk DBD, adalah sikap arogansi dan berlebihan. Lalu pertanyaannya bagaimana dnegan siswa laki-laki yang tidak menggunakan jilbab?” ujar Arist.

 

“Kalau sikap mantan Walikota Padang ini kita biarkan, itu artinya kita membiarkan lembaga pendidik menanamkan bibit-bibit intoleransi dan anti dengan kemajemukan. Waw.. ini bahaya.. sikap seperti ini tak lah pantas menjadi pemimpin,” tegas Arist.

 

Atas kejadian ini, Komnas PA meminta Gubernur Sumatera Barat mencabut aturan sekolah intoleran dan memberhentikan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar serta memecat seecara tidak hormat Kepala SMK N 2 Padang yang terus mempertahankan aturan sekolah tersbeut.

 

Untuk memastikan penagakan hukum atas kasus ini. Komnas PA memberi pendampingan psikologis terhadap 43 siswi non muslim di SMK N 2 Padang. Komnas PA juga menerjunkan Tim Investigasi dan Litigasi Komnas PA Sumbar untuk memberi pembelaan dan pendampingan hukum.

 

“Lingkungan sekolah harus bebas dari penanaman nilai-nilai kebencian, radikalisme, intoleransi, dan bebas dari kekerasan,” tutup Arist.

(Editor: Melina)

Posting Komentar

0 Komentar