KPAI Terima Aduan Terkait Tunggakan SPP yang Beratkan Anak


KomnasAnak.com, NASIONAL -
 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapat delapan aduan terkait tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selama masa pandemi. Pengaduan berasal dari tujuh sekolah swasta dari jenjang SD hingga SMK.


"Pengaduan berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali," kata Komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/1).

Retno melanjutkan, mayoritas pengaduan dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Dengan langkah halus tersebut pemenuhan hak anak atas pendidikan tetap terjamin.

Salah satu pengaduan adalah permintaan keringanan uang SPP. Mengingat semua siswa mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh selama pandemi. Permintaan ini diutarakan lantaran banyaknya orang tua terdampak ekonomi akibat pandemi.

"Sementara pengeluaran rutin sekolah pastilah berkurang karena tak ada aktivitas pembelajaran tatap muka," ujarnya.

Aduan berikutnya terkait ancaman pihak sekolah bagi penunggak SPP. Siswa yang tidak mencicil atau membayar tunggakan SPP tidak bisa mengikuti ujian akhir semester.

"Ini artinya akan berdampak pada kenaikan kelas siswa," ungkapnya.

Berikutnya terkait keinginan pindah sekolah ke yang lebih murah namun terkendala dokumen rapor dan surat pindah dari sekolah asal. Dokumen tersebut baru akan diberi jika siswa melunasi tunggakan SPP.

Padahal, kata Retno, orang tua memang tidak mampu membayar tunggakan karena hambatan ekonomi. Kecuali diberi keringanan dan dapat dicicil.

"Dengan tidak memberi dokumen dan surat pindah, berarti orangtua siswa akan kesulitan untuk mencari sekolah baru," kata Retno.
(Editor: DM)

Posting Komentar

0 Komentar