Kebiri Kimia dan Jalan Menuju Peraturan Perlindungan Anak


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Ehem… anggap ini sesi curhat buat mimin ya >_<

Jadi beberapa waktu lalu mimin sempat post di Instagram soal sikap terhadap peraturan dan hukuman. Disitu mimin bilang kalo penambahan peraturan dan hukuman tidak akan menyelesaikan masalah. Eh tapi kemudian mimin bilang kalo mimin mendukung pengesahan RUU PKS.

 

Lah…? Kemaren sempet kritik soal penambahan peraturan, kok sekarang malah mendukung pengesahan peraturan?

 

Eits… mimin punya alasan bagus lho… baca lengkap ya, jangan setengah-setangah

 

Jadi, penambahan peraturan yang mimin maksud itu soal hukuman kebiri kimia untuk predator seksual terhadap anak. Mimin sebenarnya mendukung keputusan ini. Soalnya niatnya sangat baik. Untuk memberi efek jera dan ancaman buat mereka yang punya niatan ngelakuin kejahatan seksual.

 

Tapi kebijakan yang nama lengkapnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak ini bisa jadi malah merugikan pihak anak.

 

Masalahnya ada pada “pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak” dan luputnya pengaturan tentang perlindungan korban.

 

Jika identitas pelaku diumumkan, takutnya nama korban akan ikut terseret (lagi). Misalnya gini, pelaku A mendapat hubungan kebiri karena telah mencabuli korban (B). Kalau identitas pelaku A dibongkar ke publik, otomatis orang-orang akan tahu kalau yang menjadi korban dari perbuatan pelaku A adalah B. Padahal mungkin saja B sudah berusaha bangkit, eh malah diungkit-ungkit lagi.

 

Selanjutnya, aspek perlindungan korban anak yang menghilang. Selain ada kemungkinan identitas korban ikut terseret. Ada juga masalah nyata dalam PP ini, korban mau dibawa kemana? Sudah jelas bahwa seorang anak menjadi korban pencabulan akan menerima dampak buruk.

 

Sudah jelas juga kalau hak asasi seorang korban pencabulan telah dilanggar. Tapi Peraturan Pemerintah ini lupa merumuskan caranya mengembalikan hak-hak korban yang sudah dirampas.

 

Terakhir tapi bukan paling akhir, peraturan ini kemungkinan tidak akan berlaku efektif.

 

Lho, kok gitu?

 

Pertama… baru disahkan aja PP ini dapat penolakan dari Komnas HAM. Alasannya karena kebiri kimia melanggar hak asasi manusia sang pelaku. Alasan HAM memang sulit dibantah ya teman-teman, soalnya menyangkut hak dasar seorang individu.

 

Tapi terlepas dari itu, mimin minta tolong dong supaya tanya ke diri sendiri. Apakah pencabulan terhadap anak tidak melanggar hak asasi anak itu sendiri?

 

Jadi kalau dijabarkan… PP ini melanggar HAM pelaku dan melupakan HAM korban?

 

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak seorang individu memiliki nyawa. Artinya, bukan hanya pada saat dia lahir dia baru punya HAM. Tapi sejak menjadi janin, dia sudah memiliki HAM.

 

Apa saja si yang ada dalam HAM? Paling tidak ada hak mempertahankan dan melanjutkan hidupnya, hak tumbuh dan berkembang, hak merasa aman, dan hak untuk didengar.

 

HAM ini memang sudah diakui secara universal oleh setiap negara di dunia melalui DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Indonesia). Negara yang sudah mengakuinya, mau tidak mau harus mampu menjamin HAM warga negaranya tanpa terkecuali.

 

Memang benar kalau tindakan kebiri kimia melanggar HAM pelaku, tepatnya hak untuk tumbuh dan berkembang serta bereproduksi. Karena seseorang yang dikebiri tidak akan merasakan dorongan nafsu seksual lagi.

 

Benar juga kalau PP ini melupakan HAM korban, tepatnya hak untuk merasa aman, serta melanjutkan hidupnya. Karena seorang korban yang masih anak pastilah trauma dan butuh perlindungan khusus.

 

Kedua, PP ini mengambil tindakan setelah kejadian, alias menghukum. Artinya, belum ada upaya konkrit dari pemerintah untuk memulai peraturan yang bersifat preventif dan persuasif. Belum ada peraturan yang mengatur cara-cara untuk mencegah seseorang menjadi pelaku kejahatan seksual dan belum ada peraturan yang mengajak individu agar tidak melakukan tindak kejahatan.

 

Tau nggak? Kajahatan seksual, apalagi pencabulan, itu ibaratnya fenomena gunung es. Apa yang terlihat sekarang kemungkinan hanya sebagian kecil dari kasus-kasus yang tidak pernah dilaporkan. Artinya, masih ada korban di luar yang masih bungkam terhadap kejahatan seksual yang mereka alami.

 

Itu artinya, banyak kasus pencabulan yang belum tertangani.

 

Aturan ini tidak akan secara efektif menekan terjadinya kejahatan seksual pencabulan terhadap anak. Karena aturan ini hanya terfokus pada langkah menghukum, bukan membasmi sampai akar. Apa itu langkah memasmi sampai akar? Artinya mengatasi kejahatan seksual ini dari langkah pencegahan agar seseorang tidak menjadi pelaku kejahatan seksual.

 

Terlepas dari opini mimin diatas, keberadaan PP Kebiri kimia sudah memberi angin segar pada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sebab, selama ini semua perkara menyangkut anak hanya dibebankan pada Undang Undang Perlindungan Anak saja. Padahal masalah anak selalu berkembang dan tidak kalah rumit dari masalah orang dewasa.

 

Kita lanjut di bagian 2 ya…

(Melina)

Posting Komentar

0 Komentar