Perkawinan Anak di Yogyakarta Didominasi oleh Kasus Hamil di Luar Nikah


KomnasAnak.com, JAWA TENGAH -
Sejumlah peraturan telah disusun untuk menekan perkawinan anak. Salah satunya adalah penetapan usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

 

Namun usia minimal tersebut nyatanya belum efektif menekan perkawinan anak. Seperti di Yogyakarta, sekitar 80 persen penyebab perkawinan anak adalah kehamilan tidak diinginkan (KTD).

 

“Kehamilan tidak diinginkan, hampir di semua kabupaten dan kota di Yogyakarta, menjadi penyebab utama dari pernikahan anak,” papar Erlina Hidayati Sumardi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Sepanjang 2018-2020, Erlina mengungkapkan bahwa factor pacarana terlalu lama menjadi pendorong perkawinan anak selain KTD. Selain itu, perkawinan anak juga diakibatkan karena permintaan anak sendiri, atau dorongan orang tua. Sedangkan factor eksternalnya adalah desakan masyarakat.

 

Sangat kecil ditemukan, anak menikah karena alasan agama. Dalam kasus ini, orang tua mendapati sang anak terpapar konten bermuatan seksual. Sehingga orang tua menikahkan anaknya agar tidak melakukan hal yang melanggar aturan agama.

 

Yogyakarta mendorong pencegahan perkawinan anak di desa dengan penyusunan peraturan desa. Diharapkan desa mampu memastikan warganya menikah minimal pada  usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

 

Jika di desa muncul kepedulian, maka ketika seorang warga hendak mengajukan dispensasi kawin, yang lain bisa mencegahnya. Erlina menambahkan, jika terpaksa terjadi, dampak buruk perkawinan anak dapat ditekan.

 

“Jikapun terjadi, keluarga baru itu bisa berlangsung dengan lebih baik. Kelanjutan keluarga yang terbentuk bisa didampingi untuk memastikan kehidupan keluarga baru itu menjadi ideal,” lanjut Erlina.

 

Terkait kehamilan tak diinginkan yang jadi beban bagi Pengadilan Agama (PA), Imron Sosyadi selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DIY mengaku lembaganya sering dinilai terlalu mudah memberi dispensasi. Padahal sebenarnya surat dispensasi bukan akar perkawinan anak.

 

“Kadang-kadang, Pengaadilan Agama itu dituduh terlalu mudah untuk mengabulkan dispensasi kawin. Ketika yang dihadapi itu sudah terjadi kehamilan, maka sesungguhnya yang dipertimbangkan oleh hakim itu bukan satu anak, tetapi dua orang anak,” kata Imron.

 

Dua orang anak yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah bayi yang dikandung dan calon ibu.

 

Hakim harus dapat mempertimbangkan nasib anak dalam kandungan dan menghindarkannya dari lahir dengan stigma masyarakat. Selain itu, hakim berharap dengan adanya dispensasi kawin, anak yang dikandung memiliki harapan hidup dan jaminan ekonomi lebih baik.

 

Kedua, persoalan budaya dan hubungan sosial masyarakat. Adanya kelompok masyarakat yang sangat sensitive sehingga ditakutkan memicu kasus yang lebih besar.

 

“Karena kalua sudah begitu dianggap sebagai memalukan keluarga besar, sehingga bisa terjadi permusuhan antar dua keluarga. Jadi sebenarnya hakim di dalam masalah dispensasi ini sudah melihat dari berbagai aspek,” ujar Imron.

 

Penelitian Australia-Indonesia Partnership for Justice (APIJ) menyebut bahwa satu dari empat perkawinan anak berakhir dengan perceraian. Angka ini didapat dari survei kepada 5000 kasus perkawinan anak dengan dispensasi dari Pengadilan Agama.

 

Sedangan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Yogyakarta, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro khawatir, mengatakan bahwa pendekatan legal konstitusional tidak akan menyelesaikan masalah KTD.

 

“Dibuat peraturan seperti apapun, kalau sudah terjadi KTD itu akan sulit sekali kita mencegah terjadinya pernikahan. Saya tidak yakin dengan proses yang seperti ini, kewenangannya akan sangat sulit, sejauh mana, Pengadilan Agama itu bisa menolak, pada kenyataannya kan yang ditolak sangat sedikit, karena kalau sudah terjadi KTD, kita sangat kesulitan,” papar Notonegoro.

 

Dia yakin dikeluarkannya dispensasi perkawinan melewati proses yang rumit. Sehingga aturan tidak menjadi jalan keluar tunggal dalam masalah ini.

 

Pernikahan anak nyatanya masih dianggap sebagai jalan keluar semua masalah, terutama masalah kehamilan. Oleh karena itu, penanganan harus dioptimalkan dalam segi pencegahan KTD.

 

“Hasil produk hukum itu sendiri, misalnya peraturan desa, saya tidak yakin akan menjamin menurunnya angka pernikahan dini. Jadi kalaupun peraturan des aitu akan dibuat, kita harus melihat ini sebagai suatu elemen yang tidak bisa berdiri sendiri,” ujarnya.

 

Peraturan desa, lanjut Notonegoro, harus dibarengi dengan program-program lain, yang bisa mencegah akar masalah agar tidak terjadi.

 

“Sebagian besar perkawinan dini terjadi karena KTD, berarti selama KTD ini tidak bisa kita cegah, pernikahan dini akan terus terjadi,” lanjut Notonegoro.

Posting Komentar

0 Komentar