Perkawinan Anak Tembus 800 Kasus, NTB Rampungkan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Perkawinan anak di level SMA/SMK selama tahun 2020 di Provinsi NTB mencapai 874 kasus. Untuk itu DPRD NTB khususnya Panitia Khusus (Pansus)  menutaskan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) pencegahan pernikahan anak agar segera menjadikannya Perda.

 

Ketua Pansus Raperda Pencegahan Perkawinan Anak di DPRD NTB, Akhdiansyah menyampaikan, data tersebut membuat Pansus lebih bersemangat tuntaskan Raperda. Setidaknya peraturan ini dapat mencegah terjadinya pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat.

“Hari ini, (Kamis), saya memimpin rapat Pansus Rapersa Pencegahan Pernikahan Anak dihadiri Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AK), Dikbud, Dinkes, BKKBN, kemenag, dan perwakilan NGO yang focus isu perempuan dan anak yang beraktivitas di NTB. Mohon doa lancar dan sukses ya,” ungkap Akhdiansyah, Kamis (14/1) di Kantor DPRD NTB.

 

Dia menjelaskan, rapat kali ini focus pada mengonsolidasi gagasan besar Raperda, yaitu komitmen, kolaborasi, serta partisipasi. Mengenai sanksi, ada beberapa usulan seperti sanksi administratif bahkan sanksi tegas seperti pidana bagi yang melanggar.

 

“Di sisi lain muncul juga ide tentang reward bagi yang berhasil menurunkan atau mencegah angka perkawinan usia anak,” kata dia.

 

Akhdiansyah memaparkan, perkawinan usia anak dapat membawa dampak negative, seperti menghambat pendidikan, serta ancaman melahirkan generasi tidak sehat karena minimnya pemahaman kesehatan reproduksi. Tidak hanya itu, kemungkinan besar sang ibu bisa meninggal karena fisik yang belum siap menanggung persalinan.

 

“Belum lagi soal ekonomi untuk kemiskinan. Yang jelas, banyak sekali dampak pernikahan dini itu,” ujarnya.

 

Raperda yang sedang digarap nantinya berbicara penanganan dasar penyiapan generasi bangsa yang sehat dan tangguh di masa mendatang. Raperda ini nantinya diharapkan mampu melindungi hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak ekonomi anak.

 

“Ini persoalan serius, karena menyangkut investasi generasi NTB dan bangsa kedepan harus sehat dan berkualitas,” pungkasnya.

(Editor: Melina)

Posting Komentar

0 Komentar