RUU PKS dan Jaminan Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Yah… kemarin kita udah membicarakan tentang PP Kebiri kimia dan alasannya kenapa peraturan tersebut kurang efektif mengikis kekerasan seksual terhadap anak.

 

Sekarang mimin mau bicara soal Rancangan Undang-undang yang sudah lama dibuat tapi sampai saat ini belum disahkan. Yaitu Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

 

Pada tahun 2019, RUU ini sempat memicu pertanyaan publik. Ada beberapa golongan yang menyatakan setuju, tapi ada pula yang menolak dengan sejumlah alasan. Misalnya RUU ini mendukung LGBT, padahal ya nggak gitu juga. Kebanyakan dari mereka yang protes soal RUU PKS, tidak bisa menjawab dengan pasti poin mana yang mereka tolak.

 

Padahal, RUU ini memiliki tujuan mulia untuk memutus rantai kekerasan seksual. Bukan hanya kekerasan yang menimpa perempuan, tapi juga kekerasan seksual yang dialami oleh anak dan laki-laki.

 

Kebanyakan dari kita memang memandang bahwa RUU PKS ditujukan bagi perempuan sebagai kelompok rentan kekerasan seksual. Kenyataannya, anak juga menjadi kelompok rentan dan menjadi salah satu fokus pembuatan RUU PKS.

 

Kenapa si mimin sangat mendukung RUU PKS? Jawabannya klasik… yak arena memang sangat mendesak untuk diwujudkan.

 

Satu komentar yang terus terngiang di pikiran mimin soal penolakan terhadap RUU PKS. “Kekerasan seksual adalah kewajiban keluarga untuk mengatasinya”

 

Faktanya, selama pandemic, bahkan sebelum pandemi, kekerasan seksual terhadap anak banyak dilakukan oleh orang terdekat korban. Bahkan bukan tidak mungkin dilakukan oleh ayah kepada anaknya sendiri.

 

Contoh kasus, seperti yang terjadi di Kudus beberapa waktu lalu ketika seorang ayah memaksa anaknya untuk melayani nafsunya. Sang ayah tega mencabuli anaknya sendiri yang berusia 9 tahun dengan alasan karena sang istri tidak mau melayani. Bahkan pelaku mengancam akan membunuh korban jika tidak menurut dan melaporkan perbuatannya.

 

Kalau sudah begini… apakah penguatan keluarga akan benar-benar berarti? Karena itu, sangat penting untuk membangun kesadaran bahwa anak sangat rentan menjadi korban sekalipun ia berada di lingkup terkecilnya.

 

Alasan lain kenapa “kekerasan seksual adalah kewajiban keluarga untuk mengatasi” sangat mimin tolak. Karena alasan ini seolah-olah meniadakan kewajiban negara untuk melindungi anak. Negara berkewajiban terhadap anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan Deklarasi Hak Anak untuk melindungi semua anak dan menjamin hak-haknya terpenuhi.

 

“Loh, kan di UU Perlindungan Anak sudah ada aturan soal kekerasan seksual?”

 

Memang benar jika UU Perlindungan Anak sudah memuat mengenai kekerasan seksual. Namun substansi yang ditawarkan belum terlalu mendalam dan mengerucut pada bentuk dan penanganan serta pencegahan kekerasan seksual. Pada UU Perlindungan anak hanya disebutkan persetubuhan, pencabulan, dan eksploitasi seksual saja sebagai tindak pidana dan baru bisa diperkarakan.

 

Berbeda dengan RUU PKS yang memuat 9 macam tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

 

RUU PKS menegaskan kembali kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi hak anak. Disebutkan bahwa penghapusan kekerasan seksual meliputi usaha pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulisah korban, dan penindakan pelaku.

 

RUU PKS juga memuat hak yang didapatkan oleh korban kekerasan seksual; hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan.

 

Menurut mimin, tidak cukup pemerintah membuat peraturan yang menjerat pelaku kekerasan seksual. Karena yang dilingkupi hanya sedikit, yaitu pelaku. Sedangkan secara tidak sadar melupakan hak anak sebagai korban.

 

Selain itu, upaya pemberian hukuman seperti ini tidak akan berlaku bagi mereka calon pelaku dan pelaku yang belum tertangkap. Karena itu, upaya pencegahan perlu ditekankan pada masyarakat umum untuk membawanya pada pemahaman baru tentang kekerasan seksual terhadap anak.

 

Pandemi juga turut andil dalam pengambilan keputusan. PP Kebiri kimia bisa jadi disahkan karena melihat banyaknya pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang belum tertangani dengan benar di masa pandemic. Terlebih, jumlah kekerasan seksual terhadap anak di masa pandemi malah semakin tinggi.

 

Tapi penanganan juga hendaknya didapat anak-anak sebagai korban dan kelompok rentan. Dibutuhkan upaya komprehensif untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual terhadap anak. Dan menurut mimin, jalan paling dekat untuk mewujudkannya adalah dengan pengesahan RUU PKS.

 

Menambah regulasi? Iya, menambah peraturan? Iya, tapi RUU PKS adalah peraturan yang dapat menjadi fondasi dasar bagi usaha pengentasan kekerasan seksual secara berkelanjutan, terutama bagi anak.

 

Dengan hadirnya RUU PKS dalam prolegnas 2021, mimin harap pemerintah mampu membahasnya secara serius dan menempatkannya dalam posisi benar-benar prioritas. Sudah cukup anak Indonesia menderita kekerasan seksual. Waktunya ubah nasib anak korban kekerasan seksual!

 

“Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.”

Dalam draft RUU PKS Pasal 1

(Penulis: Melina)

Posting Komentar

0 Komentar