Kemen PPPA Targetkan Angka Perkawinan Anak Turun sampai 8,74 Persen di 2024


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Hadirnya promosi Aisha Weddings turut mengungkap fakta banyaknya perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pun merespon promosi tersebut guna mengawal isu perkawinan anak.

 

“Kasus Aisha Weddings ini, menjadi tantangan bagi Kemen PPPA untuk dapat merespon cepat dan mengawal isu pencegahan perkawinana anak, serta memastikan tumbuh kembang anak dapat berjalan optimal,” ungkap Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Lenny Rosalin dalam rapat koordinasi, Senin (15/02).

 

Lenny menegaskan kembali langkah strategis bagi pemerintah untuk menindaklanjuti kebijakan perncegahan perkawinan anak. Kemen PPPA juga berharap agar praktik baik pencegahan perkawinan anak yang dilakukan pilar pembangunan lainnya, seperti Kementerian/Lembaga, Pemda, Lembaga Masyarakat, Lembaga Profesi, Dunia Usaha, dan Media Massa dapat ditingkatkan kembali.

 

Dengan langkah-langkah strategis dari setiap stakeholders, diharapkan nantinya angka perkawinan anak akan turun hingga 8,74 persen di 2024.

 

Namun, perkawinan anak masih menjadi masalah kritis bagi bangsa Indonesia. Mengingat banyaknya daerah yang angka perkawinan anaknya tinggi.

 

Pada 2019, ada 22 provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional, yaitu 10,82 persen. Sedangkan dari 2019 hingga 2020 telah terjadi penurunan angka perkwainan anak sebanyak 0,6 persen. Prosentase ini diharapkan akan terus turun hingga 8,74 persen di tahun 2024.

 

“Untuk itu, diperlukan upaya untuk menurunkan angka ini secara drastis bahkan menghapuskannya, sehingga Indonesia menjadi negara tanpa perkawinan anak,” ujar Lenny.

 

“Kemen PPPA sudah memasukkan isu perkawinan anak sebagai indikator ketujuh dari 24 indikator Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). Kemen PPPA juga telah melakukan beragam strategi secara massif yang tentunya memerlukan dukungan sinergi semua pihak, mulai dari melakukan sosialisasi webinar berseri, sosialisasi secara gencar melalui media sosial, mobilisasi melibatkan K/L, lembaga masyarakat, dan unsur lainnya,” terang Lenny menjelaskan langkah yang dilakukan Kemen PPPA.

(Editor: Melina)

Posting Komentar

0 Komentar