Kemen PPPA Ungkap 5 Strategi Pencegahan Perkawinan Anak


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Pencegahan perkawinan anak sejatinya menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Pemerintah berperan sentral dalam upaya pencegahan tersebut dan terus mengupayakan koordinasi dengan LSM dan masyarakat umum.

 

Mengentaskan perkawinan anak menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yaitu untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030.

 

Deputi Kemen PPPA bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N. Rosalin mengatakan pihaknya telah merancang 5 strategi utama guna mengentaskan perkawinan anak.

 

Mewujudkan Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor

Anak akan didorong menjadi pelopor dan pelapor pelanggaran hak anak termasuk perkawinan anak di daerahnya masing-masing melalui forum-forum.

 

“Kita akan menggarap anak-anak yang tergabung dalam forum anak untuk kita perankan baik jadi Youtuber, influencer, atau apapun yang penting mereka turut menjadi actor untuk mencegah perkawinan anak,” ujar Lenny dalam webinar Kemen PPPA, Jumat (19/2).

 

Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

Hingga kini, Kemen PPPA telah memiliki 161 Puspaga di 12 provinsi dan 144 kabupaten/kota.

 

“Meskipun jumlah kita masih 161 Puspaga dengan psikolog dan konselor didalamnya, tapi pelayanan 161 Puspaga ini mampu menjangkau seluruh Indonesia,” kata Lenny.

 

Puspaga bertugas memberikan layanan pendidikan kepada keluarga melalui konseling. Pesan-pesan tentang bahaya perkawinan anak pun bisa diberikan oleh Puspaga.

 

Satuan Pendidikan

Pencegahan perkawinan anak dapat disosialisasikan melalui satuan pendidikan seperti sekolah dan madrasah ramah anak (SRA).

 

“Kita punya 45.003 sekolah ramah anak di 310 kabupaten/kota dan 34 provinsi, semua bergerak,” kata Lenny.

 

Dalam lingkup ini, guru-guru berperan sebagai penyampai pesan tentang bahaya perkawinan anak.

 

Lembaga Pencatatan

Lembaga pencatatan seperti kantor urusan agama (KUA) dan kantor catatan sipil (Capil) juga memiliki peran penting dalam pencegahan perkawinan anak.

 

KUA dapat memberi bimbingan mengenai perkawinan dan menjadi pusat pelayanan keluarga sakinah (Pusaka Sakinah). Sedang, Capil berperan dalam memberikan bimbingan pranikah.

 

Lembaga Hukum

Strategi kelima adalah mengoptimalkan peran lembaga hukum seperti pengadilan agama dan pengadilan negeri.

 

Lembaga hukum berpperan dalam melancarkan peraturan mahkamah agung (PerMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

 

“Kami berterimakasih kepada teman-teman Non-Government Organization (NGO) yang mendampingi dan bekerja sama dengan kami melatih paralegal di tingkat komunitas sehingga kasus perkawinan anak bisa banyak yang dicegah.”

 

Sebagian kepala desa perempuan telah menerapkan peraturan dan sanksi bagi pelaku perkawinan anak. sanksi sosial yang diberikan adalah tidak akan menghadiri undangan pernikahan jika yang menikah adalah anak-anak.

 

“Selain itu, sanksi lainnya adalah pemecatan apparat des ajika melakukan perkawinan anak. serta, sanksi uang maksimal Rp 5 juta bagi yang melanggar,” tutup Lenny.

(Editor: Melina)

Posting Komentar

0 Komentar