SBMI Ungkap Tingginya Kasus Perdagangan Anak Modus Buruh Migran di Indramayu


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengungkapkan terjadinya praktik perdagangan anak buruh migran di Indramayu, Jawa Barat, cukup tinggi. Sebanyak 30 anak telah menjadi korban kejahatan ini.

 

Bahkan, lembaga tersebut juga menyebut bahwa praktik perdagangan anak sebagai buruh migran memiliki jaringan yang cukup kuat. Menyangkut kerabat dekat juga keluarga. Lantaran tertarik royalty besar dari agen atau PT.

 

“Ketika mereka berhasil membujuk seseorang bekerja di luar negeri, pihak agen atau PT memberinya royalty cukup besar. Mereka tidak sadar bagian dari kejahatan itu,” ujar Juwarih, Ketua SBMI Indramayu, Senin (15/2).

 

Juwarih menuturkan, praktik perdagangan anak sebagai buruh migran ini melalui pemalsuan dokumen. Umur anak akan dituakan beberapa tahun sesuai kebutuhan pekerjaan di luar negeri.

 

“Banyak variasi penuaan tahunnya. Intinya dikumen tersebut dipalsukan agar tidak diketahui. Praktik ini sering dilakukan hampir di setiap TKI atau TKW illegal yang diberangkatkan oleh agen ataupun PT,” kata Juwarih.

 

Bahkan dia menyebut, praktik perdagangan orang atau anak buruh migran dapat diketahui melalui kontrak kerja. Bagi buruh migran resmi aka nada penandatanganan kontrak kerja jelas berisi hak-hak seperti gaji atau tunjangan, dan lainnya.

 

“Semacam BPJS. Atau misalnya meninggal dunia, keluarga sebagai hak warisnya diberi santunan ratusan juta. TKI atau TKW illegal atau unprosedural tidak ada semacam itu. Itu yang membedakan,” ungkap Juwarih.

 

Dia juga menjelaskan, di Indramatu sendiri banyak anak menjadi korban perdagangan modus buruh migran karena factor ekonomi. Anak diminta bekerja untuk mengabdi kepada orangtua.

 

Juwarih menerangkan, pemalsuan dokumen buruh migran anak pada KTP. Anak akan dibuatkan KTP dan usianya ditambah agar cukup umur.

 

Sebab, hanya dengan KTP lah anak bisa memohonkan paspor agar dapat diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja.

 

“Kalau unprosedural yang membikinkan semua dokumennya adalah agen. Jadi calon TKI atau  TKW ini tidak tahu menahu mereka hanya tinggal menunggu instruksi saja,” kata Juwarih.

 

Dalam proses pemalsuan dokumen, lanjutnya, pihak agen akan berkoordinasi dengan oknum di instansi pemerintah untuk mempermulus membuat dokumen seperti KTP.

 

“Biasanya agen atau PT ke kantor desa dulu, lalu ke Disdukcapil setempat,” tutur Juwarih.

 

Jika praktik ini terbongkat, kejahatannya bisa dikenakan pasal berlapis seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pemalsuan dokumen negara.

 

“Dikenakan Pasal 21 tahun 2007 tentang TPPO. Ancamannya kurang lebih 15 tahun penjara, dan bisa juga kena pasal pemalsuan dokumen negara,” ungkap Juwarih.

(editor: DM)

Posting Komentar

0 Komentar