Soal Aisha Weddings, IJF EVAC: Perkawinan Anak adalah Bentuk Kekerasan Terhadap Anak


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Joining Forces to End Violence Against Children (IJF EVAC) yang bergerak dalam bidang perlindungan anak mengecam adanya promosi perkawinan anak. Terutama dalam kasus promosi Aisha Weddings yang menggegerkan publik.

 

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Maret 2018, sebesar 94 persen anak perempuan dan 91 persen anak laki-laki yang dikawinkan putus sekolah.

 

“Perkawinan anak adalah bentuk kekerasan terhadap anak. Kami ingin menekankan lagi kepada pelaku usaha, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat bahwa isu ini bukan hanya soal perkawinan, tetapi perampasan hak-hak anak akan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi,” tegas CEO Save the Children Indonesia sekaligus Ketua IJF EVAC, Selina Patta Sumbung dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/2).

 

Berdasarkan data WHO pada 2016,  lanjut Selina, anak yang hamil dan melahirkan di usia muda akan membawa resiko besar bagi kesehatan mereka. Lantaran komplikasi saat kehamilan dan persalinan menjadi penyebab utama kematian bagi anak perempuan usia 15-19 tahun di seluruh dunia.

 

Atas dasar itu, IJF EVAC mendorong proses dukum bagi organisasi atau lembaga yang terbukti mempromosikan perkawinan anak.

 

“Termasuk mendorong penerapan pasal-pasal pencabutan kuasa asuh orang tua sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, karena mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak merupakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab orangtua (pasal 26(1)),” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Selina menuturkan bahwa promosi perkawinan anak oleh Aisha Weddings turut mencerminkan fenomena gunung es perkawinan anak di Indonesia. Data hasil SUSENAS tentang Perkawinan Anak tahun 2018 memperkirakaan sebanyak 1.220.900 anak perempuan telah menikah sebelum usia 18 tahun. Data ini menempatkan Indonesia menjadi peringkat kedelapan di dunia dengan angka perkawinan anak tertinggi.

 

“Maka itu kami minta pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk dukungan terhadap keluarga dan anak yang rentan sebagai komponen perlindungan sosial. Khususnya bantuan untuk anak-anak yang telah menjadi korban perkawinan anak. Lalu memperbanyak kampanye anti perkawinan anak di tingkat komunitas lokal. Termasuk memperkuat resiliensi anak agar anak mampu mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya tanpa ada tekanan dari orang tua, keluarga, dan masyarakat,” jelasnya.

(Editor: Melina)

Posting Komentar

0 Komentar