Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Selama Pandemi jadi Indikator Evaluasi KLA


KomnasAnak.com, NASIONAL-
Situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak selama pandemic akan jadi pertimbangan evaluasi Kota Layak Anak (KLA).

 

Usaha pemerintah daerah dalam mengupayakan hak dan penanganan dampak pandemic pada anak jadi salah satu penilaian tahun ini.

 

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N Rosalin mengungkapkan, terdapat penambahan unsur-unsur penilaian khusus untuk penyelenggaraan KLA selama tahun 2020.

 

“Pemerintah daerah yang akan mengikuti evaluasi KLA ini perlu mengetahui bahwa ada kuisioner evaluasi khusus kluster pandemic Covid-19 selama tahun 2020,” ujar Lenny, dikutip dari situs Kemen PPPA, Jumat (12/3).

 

Lenny mengatakan, pertanyaan bersifat kualitatif dan akan menjadi tambahan poin bila daerah memiliki inovasi yang signifikan dalam penanganan Covid-19.

 

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, proses evaluasi KLA tahun 2021 dilakukan melalui aplikasi berbasis web.

 

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Subandi Sardjoko menuturkan bahwa pelaksanaan KLA di daerah banyak memberi dampak positif.

 

Antara lain munculnya fasilitas umum yang ramah anak seperti ruang bermain ramah anak, sekolah ramah anak, pusat pembelajaran keluarga (puspaga), puskesmas ramah anak, dan pusat kreativitas anak (PKA).

 

Setidaknya, saat ini sudah ada 435 kabupaten/kota yang menginisiasi KLA.

 

Beberapa wilayah diantaranya menunjukkan peningkatan KLA yang sudah sampai ke level desa.

 

“Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak untuk memastikan anak terpenuhi haknya, terlindung dari kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya,” kata Subandi.

 

Meskipun demikian, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas anak, Perempuan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Femmy Eka menilai, meski sudah banyak kabupaten/kota yang menginisiasi KLA, namun belum ada satu pun yang layak anak.

 

“Jadi harus didorong bersama agar Indonesia menjadi negara yang sejajar dengan negara lain dalam memberikan hak dan perlindungan kepada anak-anak, agar segera dapat diwujudkan Indonesia Layak Anak (Idola) tahun 2030,” ucap dia.

(Editor: DM)

Posting Komentar

0 Komentar