Wujudkan Lingkungan Pendidikan tanpa Diskriminasi pada Anak melalui SKB 3 Menteri


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Penjaminan terhadap kebebasan mengekspresikan agama di lingkungan pendidikan semakin dikuatkan. Melalui Surat Keputusam Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri dalam Negeri, dan Menteri Agama) terkait pemda dan sekolah negeri soal seragam beratribut agama diharapkan pemerintah mampu menegakkan prinsip-prinsip kebhinekaan, toleransi, dan kebebasan beragama.

 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan SKB 3 Menteri menjadi penekanan terhadap kebebasan warga negara untuk memilih dan mengekspresikan praktik keagamaan di lingkungan pendidikan.

 

Dia mengatakan tidak boleh ada pemaksaan dalam unit pendidikan negeri. Sebaliknya, pemerintah harus berperan melindungi hak anak untuk menentukan bagaimana mereka mempraktikkan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing.

 

Untuk itu, Nadiem meminta adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna menyukseskan lingkungan pendidikan inklusif.

 

“Ini merupakan pekerjaan berat dan tidak akan berhasil kaau hanya pemerintah yang bergerak. Masyarakat, organisasi, dan civil society yang mendukung harus membantu menyuarakan dan menyalurkan isu-isu ini. Ketika mungkin ditemukan orang takut melapor, atau tidak nyaman melapor bisa saling memberikan bantuan. Jadi membantu untuk memonitor situasi di lapangan yang berhubungan tentang SKB 3 Menteri mengenai seragam ini. Maka dari itu, civil society adalah yang menjadi kunci untuk maju dan menjadikan kebijakan ini sebuah gerakan yang berdampak lebih luas,” jelas Nadiem dalam Dialog Nasional SKB 3 Menteri: Perlindungan Konstitusional untuk Hak-Hak Sipil secara daring yang dimuat dalam laman KemenPPPA, Jumat (19/3).

 

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Lenny N Rosalin mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan 15 Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk Kemendikbud dan Kemenag untuk mewujudkan satuan pendidikan di Indonesia yang ramah anak dangan menerapkan prinsip hak anak di dalamnya. Nilai toleransi, anti kekerasan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik untuk anak harus dikedepankan.

 

“Dalam pelaksanaan SKB 3 Menteri, sangat dibutuhkan dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama mengawal implementasinya sampai dengan tingkat satuan pendidikan, termasuk peran stakeholder di sekolah dan orang tua sehingga hal-hal yang merugikan bagi anak bisa dihindari,” tutur Lenny.

 

Menteri Agama, Taqut Cholil Quoumas menjelaskan strategi pemerintah dalam menangani permasalahan diskriminasi terkait seragam dan atribut keagamaan di lingkungan pendidikan meliputi: 1) mengidentifikasi masalah dan cara penangkalannya; 2) resolusi konflik; 3) mengembangan wacana alternative; 4) penyesuaian sistem pendidikan agama; 5) melakukan gerakan sosial untuk memelihara harmoni sosial dalam menjaga kerukunan umat beragama.

(Editor: Medina)

Posting Komentar

0 Komentar