Bersama Lembaga Lintas Agama Cegah Perkawinan Anak


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Agustina Erni menegaskan bahwa perkawinan anak adalah bentuk pelanggaran pada hak dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Terutama bagi anak perempuan yang jadi golongan rentan perkawinan anak.

 

Banyak factor penyebab perkawinan anak, Erni mengatakan, salah satunya ada;ah dari sisi agama.

 

“Agama masih sering dijadikan legitimasi atau alat pembenaran atas praktik perkawinan anak, dengan dalih menghindari perzinahan, factor ekonomi si anak, perjodohan, dan kehamilan yang tidak diinginkan,” kata Erni dalam Diskusi Interaktif Pencegahan Perkawinan Anak dalam Pandangan Lintas Agama, dilansir dari website Kemen PPPA, Rabu (21/4).

 

“Hal ini kemudian menjadi latar belakang perlu keterlibatan para pemuka agama yang ada di Indonesia (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) untuk berperan aktif bersama dengan umatnya dalam pencegahan perkawinan anak dan menindaklanjuti kebijakan, isu perkawinan anak, dan peran aktif keterlibatan pemuka agama dan jajarannya dalam melakukan pencegahan perkawinan anak,” lanjut Erni.

 

Ketua Bidang Perempuan Remaja dan Keluarga MUI, Prof. Amany Lubis mengatakan perkawinan anak beserta segala dampaknya adalah pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah dan rakyat, termasuk ulama. Sinergi antara ulama dan umaro dalam mencegah perkawinan anak mampu dilakukan melalui edukasi yang dilakukan oleh ulama.

 

“Ulama sangat perlu berperan dalam ikhtiar pendewasaan usia perkawinan melalui pendidikan dan dakwah kepada masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak yang rentan menjadi korban perkawinan anak lantaran berbagai sebab,” terang Amany.

 

Amany mengungkapkan, ulama harus mampu mengenalii akar masalah perkawinan anak. dia mencontohkan perkawinan karena pergaulan bebas mampu dicegah dengan penanaman nilai agama, pengendalian diri, dan akhlak mulia.

 

Sedangkan perkawinan karena kemiskinan perlu dicegah dengan adukasi bahwa kemiskinan bukan alasan mengawinkan anak. Lantaran berpotensi menciptakan kemiskinan baru dan menurunkan kualitas generasi.

 

Dari lembaga agama katholik, Sekretaros Eksekutif Keluarga KWi, RD Yoh Aristanto HS menuturkan bahwa perkawinan bukan hanya realitas hukum. Tapi adalah panggilan orang beriman untuk membentuk ikatan perjanjian perkawinan. Karenanya perlu persiapan untuk menciptakan kebaikan suami-isteri sebagai dasar kebaikan hidup menggereja dan bermasyarakat.

 

Yoh Aristanti mengungkapkan, ketentuan hukum tidak jadi satu-satunya acuan untuk mencegah perkawinan anak. Melainkan, lembaga agama juga harus turut andil. Serta meningkatkan peran orangtua untuk mencegah perkawinan anak.

 

“Ketentuan hukum mengenai batas usia untuk menikah tidak menjadi satu-satunya cara untuk mencegah perkawinan anak. terdapat peran dari lembaga agama tentang pentingnya hidup perkawinan yang dipersiapkan dengan baik -demi kebaikan suami istri- keluarga yang dibentuk dan meningkatkan peran orang tua dalam mengambil keputusan untuk menikahkan anak-anak di bawah usia minimal,” ujar RD Yoh Aristanto.

 

Ketua Umum Dewan Rohaniwan/Pengurus Pusat MATAKIN, XS Budi S Tanuwibowo mengungkapkan bahwa pernikahan dalam agama khonghucu adalah pangkal peradaban manusia. Sehingga perlu dilakukan bagi pasangan yang telah dewasa karena lebih mampu mengatasi tantangan zaman yang selalu berubah.

 

“Kedua mempelai juga tidak boleh terlalu muda, karena belum siap fisik dan mentalnya. Apalagi secara ekonomi belum mampu mandiri sehingga akan menimbulkan berbagai permasalahan dan berpotensi menyebabkan perceraian/gagalnya pernikahan. Sebaliknya, mempelai yang sudah cukup umur akan lebih mampu mengatasi permasalahan pernikahan,” ujar Budi.

 

Biro Perempuan dan Anak Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Ridayani, mengungkapkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari Tritugas gereja. Selain itu, gereja juga berfungsi untuk mengoptimalkan perlindungan anak melalui pelayanan gereja sebagai wujud kontribusi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

 

“Saat ini gereja-gereja di Indonesia tidak lagi melakukan pemberkatan nikah bagi anak-anak di bawah 19 tahun. beberapa advokasi yang dilakukan PGI terhadap gereja yakni pelatihan pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi tentang kesetaraan gender, sosialisasi konvensi hak anak, sosialisasi undang-undang perlindungan anak, sosialisasi buku panduan pra-nikah bagi pelayan dan warga gereja, dan sosialisasi melalui webinar,” ujar Ridayani.

 

Ketua Wanita WALUBI Jakarta, Wie Lie mengungkapkan bahwa perkawinan anak tidak sesuai dengan ajaran Buddha.

 

“Sebagai umat Buddha maka agar kita bisa membentuk keluarga bahagia kita harus mengikuti ajaran Sang Buddha tentang praktik kehidupan yang benar. Dalam Samajivi Sutta, Sang Buddha telah menunjukkan dasar-dasar perkawinan yang harmonis, yang serasi, selaras, dan seimbang, yaitu bila suami istri itu terdapat persamaan atau persesuaian dalam Saddha. Maka dari itu, perkawinan anak di bawah umur menjadi suatu masalah yang harus kita kurangi bahkan dihentikan karena sudah tidak sesuai kaidah berumah tangga yang sehat, harmonis, dan sejahtera,” ungkapnya.

 

Adapun, Wie Lie menuturkan beberapa langkah pencegahan yang dilakukan oleh WALUBI melalui konseling pra nikah, mengadakan retreat anak muda (meditasi, motivasi, Buddha), dan membuat poster ajakan mencegah perkawinan anak.

(Editor: Melina)

Posting Komentar

0 Komentar