Keadilan Vs Predator Seksual: Menanti Regulasi Penanganan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

 


Keadilan Vs Predator Seksual

Menanti Regulasi Penanganan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

Penulis: Melina Nurul Khofifah

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”

Adalah tujuan negara Indonesia yang amanatnya mutlak dalam Pembukaan UUD RI 1945.  Secara tegas pula Indonesia menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warga negaranya, tanpa mengenal ras, etnis, agama, ataupun umur. Hal ini sejalan lurus dengan pengakuan HAM sebagai keniscayaan dalam demokrasi. Sebagai salah satu bagiannya, hak anak pun tidak dapat luput dari perhatian negara. Bukan hanya tentang hak hidup dan tumbuh, negara juga harus mampu menjamin hak anak untuk merasa aman.

Dengan kehadiran pandemi, Indonesia ditantang bergegas menyelesaikan kekurangan regulasi pengelolaan perlindungan hak anak, terkhusus haknya sebagai korban kekerasan seksual. Banyak peristiwa yang menggambarkan kegawatdaruratan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Namun, penulis memfokuskan diri untuk memahami lebih jauh mengenai “hilangnya korban” dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Yaitu luputnya perhatian pemerintah dalam menimbang upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban.

Di tengah pandemi, harapan penanganan korban kekerasan seksual harus kembali ditelan setelah DPR RI memutuskan untuk mengeluarkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) dari Prolegnas 2020 pada 30 Juni 2020 dengan alasan “pembahasannya terlalu sulit” [1]. Secara kebetulan, beberapa hari kemudian, tepatnya pada 9 Juli 2020, seorang WNA ditangkap karena melakukan eksploitasi seksual terhadap 305 anak di bawah umur [2]. Meskipun pelaku ditangkap, namun korban anak hanya mendapat perlindungan minimal, melalui pernyataan Menteri Sosial yang siap mendampingi korban [3]. Hal ini akhirnya membuat Indonesia kecolongan garis start dibanding dengan predator seksual saat pandemi. Predator seksual nyatanya lebih cepat dalam hal ‘menangkap’ anak daripada negara yang berbelit dalam urusan regulasi.

Sayangnya, pemerintah kehilangan fokus untuk pengentasan kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah lebih terfokus pada bidang pemulihan ekonomi, adaptasi kebiasaan baru, serta pendidikan daring yang banyak menuai protes. Di balik itu, banyak anak yang ‘terjebak dalam rumahnya sendiri’ bersama pelaku kekerasan seksual. Dalam arti lain, pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat korban itu sendiri [4]. Data Kemen PPPA mengungkapkan bahwa per 18 Agustus 2020 telah ada 4.833 aduan kekerasan seksual terhadap anak [5]. Jumlah ini terus meningkat hingga pada 11 Desember 2020 jumlahnya mencapai 5.640 aduan [6]. Tentu ini tidak bisa menggambarkan kegawatdaruratan kekerasan seksual di Indonesia. Sebab masih banyak anak tidak berani melapor dan belum diketahui pihak berwajib.

Mungkin inilah dasar terbitnya PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Kemen PPPA dan KPAI adalah salah dua dari banyak pihak yang menyambut baik PP ini. Namun, kembali penulis sayangkan, PP ini hanya membawa semangat “balas dendam”. Memang, PP ini memberi kepastian tidak akan terulangnya pencabulan oleh pelaku yang sama. Tapi tetap, korban menghilang dalam pembahasannya. Sekali lagi, pemerinntah gagal menerapkan asas perlindungan hak anak.

Keadaan ini semakin diperparah dengan banyaknya kasus eksploitasi seksual terhadap anak melalui media daring. Salah satu kasus yang cukup mencuri perhatian publik bahkan dikomentari anggota DPR RI adalah prostitusi online anak yang terjadi di Solo. Kasus ini kembali membuka mata, bahwa pemerintah membutuhkan hukum lebih komprehensif yang tidak hanya menuntaskan kasus pencabulan, tapi juga kasus eksploitasi anak secara seksual. Tak cukup sampai disitu, pemerintah harus mampu memperhitungkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memberi penanganan menyeluruh bagi korban kekerasan seksual.

Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pengesahan RUU P-KS secepatnya. Masuknya RUU P-KS dalam Prolegnas 2021 diharapkan bisa mengisi kekosongan hukum dan memberi kepastian terkait perlindungan hak anak korban kekerasan seksual. Artikel ini bukanlah bentuk promosi mendukung pengesahan RUU PKS semata, namun berangkat dari keprihatinan melihat lemahnya sistem penjaminan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual.



[1] CNNIndonesia, “Komisi VIII DPR Tarik RUU PKS Dari Prolegnas Prioritas 2020,” CNNIndonesia, 2020, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200630184932-32-519186/komisi-viii-dpr-tarik-ruu-pks-dari-prolegnas-prioritas-2020.

[2] Fianda Sjofjan Rassat, “Polda Metro Tangkap WN Prancis Akibat Eksploitasi Seksual 305 Anak,” AntaraNews, 2020, https://www.antaranews.com/berita/1601286/polda-metro-tangkap-wn-prancis-akibat-eksploitasi-seksual-305-anak.

[3] Yogi Ernes, “305 Anak Korban Eksploitasi Seksual WN Prancis, Kemensos Siap Beri Pendampingan,” Detikcom, 2020, https://news.detik.com/berita/d-5087366/305-anak-korban-eksploitasi-seksual-wn-prancis-kemensos-siap-beri-pendampingan.

[4] Diantaranya adalah artikel berita berjudul “Pelaku Pelecehan Seksual Anak Didominasi Keluarga Dekat, Waspada!” dan “Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Kebanyakan Orang Dekat”

[5] Sania Mashabi, “Kementerian PPPA: Hingga 18 Agustus Ada 4.833 Kasus Kekerasan Pada Anak,” Kompas.com, 2020, https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11030421/kementerian-pppa-hingga-18-agustus-ada-4833-kasus-kekerasan-pada-anak.

[6] KemenPPPA, “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tinggi, Presiden Tetapkan PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia,” KemenPPPA, 2021, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia.

Posting Komentar

0 Komentar