Menteri PPPA Tegaskan Perkawinan Anak sebagai Pelanggaran Hak Anak


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati menegaskan bahwa perkawinan anak adalah bentuk pelanggaran terhadap hak anak.

 

Dia menjelaskan, hak anak adalah bagian Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karenanya maka perkawinan anak juga bentuk pelanggaran HAM.

 

“Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 19 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar. Selain pendidikan terhenti, pengaruhnya besar pada kesehatan reproduksi, juga rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan hidup dalam lingkaran kemiskinan,” terang Menteri Bintang, dilansir dari Kompas.id (19/4).

 

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada anak yang menikah, tapi juga bagi anak yang akan dilahirkan. Dampak buruk bagi bayi, lebih berkemungkinan kurang gizi dan tengkes.

 

Dalam jangka panjang, perkawinan anak juga berdampak pada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta generasi selanjutnya.

 

Dia kemudian menjelaskan terkait implikasi yang terjadi dari perkawinan anak. setidaknya ada lima tantangan nyata terhadap kelangsungan generasi bangsa.

 

Pertama, potensi gagal melanjutkan pendidikan. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun empat kali lebih kecil peluangnya untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari SMA.

 

Kedua, potensi meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

 

Ketiga, berpotensi meningkatkan angka kematian ibu. Sebab lebih berkemungkinan komplikasi saat kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut merupakan penyebab kematian terbesar kedua bagi anak perempuan usia 15-19 tahun. serta rentan mengalami kerusakan organ reproduksi.

 

Keempat, berpotensi meniingkatkan kematian bayi. Sebab bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal sebelum usia 28 hari, atau 1,5 kali lebih besar dibanding jika dilahirkan oleh ibu berusia 20-30 tahun.

 

Kelima, berpotensi kerugian ekonomi. Perkawinan anak diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Artinya, perkawinan anak berpotensi merugikan pembangunan sumber daya manusia di masa depan.

 

“Itulah sebabnya mengapa kita merevisi UU Nomor 1 tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 tahun 2019. Perubahan usia minimum perkawinan tidak hanya ditingkatkan bagi perempuan, tapi juga mengakomodasi prinsip kesetaraan gender dan bentuk afirmasi progresif, yaitu menjadi 19 tahun, bagi laki-laki maupun perempuan,” tegas Bintang.

(Editor: DM)

Posting Komentar

0 Komentar