Presiden Jokowi Teken Keppres tentang Kebijakan Kota Layak Anak


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.  Peraturan ini diteken pada 6 April 2021.

 

Terbitnya peraturan ini guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 

“KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan,” bunyi Pasal 1 dan 2 Perpres tersebut sebagaimana dikutip merdeka.com, Senin (26/4).

 

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa tujuan kebijakan KLA untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak di seluruh Indonesia. Serta mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

 

Perpres Kebijakan KLA ini terdiri atas Dokumen Nasional Kebijakan KLA dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyelenggaraan KLA.

 

Dokumen Nasional Kebijakan KLA menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan KLA. Selanjutnya, Dokumen Nasional Kebijakan KLA ini dijabarkan ke dalam RAN Penyelenggaraan KLA.

 

Pasal 5 menjelaskan bahwa RAN terdiri atas klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

 

“Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA selanjutnya ditetapkan oleh presiden,” bunyi Pasal 6.

 

Penyelenggaraan KLA sendiri meliputi tahap perencanaan, pra-KLA, pelaksanaan, evaluasi, dan penetapan peringkat. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ini diatur dengan peraturan Menteri.

 

Dijelaskan dalam Pasal 8, penyelenggaraan KLA dijalankan oleh kabupaten/kota yang dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

 

Penyelenggaraan tersebut diatur dengan peraturan daerah (perda) yang harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA dengan mengacu kepada Kebijakan KLA.

 

Dalam pasal 9, dijelaskan bahwa masyarakat, media massa, dan dunia usaha juga berperan dalam penyelenggaraan KLA. Peran ini dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan.

 

Pada pasal 10, Menteri mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA, gubernur bertanggungjawab atas terwujudnya KLA di provinsi, bupati/wali kota bertanggungjawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota. Untuk mewujudkannya, maka bupati/walikota membentuk gugus tugas KLA.

 

Pasal 11 mengatur tentang evaluasi penyelenggaraan KLA dan pendanaan. Evaluasi dilakukan oleh Menteri secara berkala tiap tahun dan sewaktu diperlukan. Sementara kepala daerah melakukan evaluasi berkala tiap tahun sesuai kewenangan masing-masing.

 

Pendanaan dalam penyelenggaraan KLA bersumber dari APBN, APBD, dan sumbar lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Perpres Nomor 25 Tahun 2021 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 7 April 2021.

(Editor: Melina)

Posting Komentar

0 Komentar