Ada 3.122 Kasus Kekerasan terhadap Anak Diadukan Melalui Sistem Online Kemen PPPA


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Kekerasan terhadap anak jadi masalah yang terus muncul. Dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA) hingga 3 Juni 2021 telah dilaporkan 3.122 kasus kekerasan terhadap anak.

 

“Dari data tersebut kekerasan seksual angkanya selalu mendominasi. Melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 pemerintah berupaya melakukan manajemen penanganan kasus kekerasan anak secara utuh dan terintegrasi, mulai dari pengaduan hingga pendampingan anak korban kekerasan,” kata Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar dalam keterangan persnya, Sabtu (5/6/2021).

 

Meskipun demikian, Nahar mengakui beberapa kasus tidak ditangani secara utuh dan selesai, hingga tidak ada tindak lanjut lainnya.

 

Karena itu, dia mengatakan pengelolaan kasus kekerasan anak harus tuntas dengan menggunakan manajemen penanganan kasus. Mulai dari penjangkauan hingga pemberian pendampingan secara utuh.

 

Selain itu, harus dilihat juga dampak dan manfaatnya. Bukan sekadar aspek penegakan hukum dan kesehatan korban saja. Proses pemulihan jadi kata kunci dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

 

“Anak korban juga harus diperhatikan bagaimana kebutuhannya saat ia kembali ke sekolah dan masyarakat,” ungkap Nahar.

 

Untuk menghadapi kasus kekerasan terhadap anak di keluarga dan masyarakat, Nahar menuturkan perlunya perbaikan sistem pelaporan, pelayanan, pengaduan, dan menjadikan data pelaporan lebih akurat dan real time.

 

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pengaduan tersebut agar bisa direspon dan ditangani oleh berbagai stakeholder yang bertugas melindungi anak, baik dari aspek penegakan hukum dan pendampingan anak korban.

 

Nahar mengatakan mulai tahun ini pihaknya mengaktivasi layanan call center SAPA 129. Per Mei 2021 terdapat 3.149 pengaduan anak yang pelaporannya telah diterima.

 

Dia menjelaskan, layanan ini tidak hanya menyediakan layanan pengaduan melalui telepon saja, tapi telah terintegrasi dengan layanan lainnya.

 

Syarat dan kriteria penanganan kasus yang ditangani tentunya dengan memerhatikan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daaerah yang membatasi kewenangan layanan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

 

“Ada 6 (enam) layanan yang diberikan. Diantaranya pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban,” ungkapnya.

(Editor: DM)

Posting Komentar

0 Komentar