Hapuskan Pekerja Anak, Menaker Paparkan Tujuh Langkah Konkrit


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pastikan komitmennya untuk menghapus pekerja usia anak-anak. Pemerintah pun telah menarik pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk.

 

Selama 2008-2020, Kemnaker sudah melaksanakan Program Pengurangan Pekerja Anak. Hasilnya, sebanyak 143.456 pekerja anak berhasil ditarik dari tempat kerjanya.

 

Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga Miskin (RTM) yang putus sekolah lewat penarikan dari tempat kerja melalui pendampingan di shelter. Pendampingan ini untuk memotivasi dan mempersiapkan anak kembali ke dunia pendidikan.

 

Pada acara ‘End Child Labour Virtual Race 2021’ yang digelar ILO dalam rangka World Against Labour 2021, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan komitmen besar pemerintah untuk menghapus pekerja anak.

 

Ida menambahkan, itu ditandai dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja melalui UU Nomor 20 Tahun 1999. Selain itu, pemerintah telah memasukkan substansi teknis Konvensi ILO ke dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

 

“Kami di Kementerian Ketenagakerjaan serius dan tegad dalam melakukan berbagai upaya konkrit guna mengurangi pekerja anak di Indonesia,” kata Ida pada Sabtu (12/6/2021).

 

Kemnaker telah mempersiapkan tujuh langkah strategis menghapus pekerja anak tahun 2021.

 

Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan kelompok reentan agar peduli pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya.

 

Kedua, langkah koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak ke proses pendidikan menggunakan berbagai pendekatan.

 

Ketiga, memberi pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan keluarga miskin) melalui program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan pekerjaan.

 

Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau perlindungan sosial pada kelompok/buruh dan keluarga miskin terdampak Covid-19 yang memiliki kerentanan terhadap anggota keluarga untuk menjadi pekerja anak.

 

Kelima, melakukan supervise ke perusahaan yang disinyalir mempekerjakan anak.

 

Keenam, mensosialisasikan informasi norma kerja anak kepada stakeholder.

 

Ketujuh, merencanakan zona atau Kawasan bebas pekerja anak di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

 

Saat ini, kata Ida, masih ada kelompok usia anak di Indonesia yang belum memperoleh haknya secara utuh, terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.

 

“Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak,” kata dia.

 

Sementara itu, Dirjen Binwasnaker & K3 Haiyani Rumondang menambahkan, pekerja anak yang berhasil ditarik kemudian ditindaklanjuti ke dunia pendidikan. Yaitu pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA), atau pendidikan non formal (paket A, paket B, paket C, dan pesantren).

 

“Program pelatihan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat provinsi, Kementerian Sosial, Dinas  Sosial di tingkat provinsi, Kementerian Agama, Kantor Wilayah Agama provinsi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),” ungkap Haiyani.

Posting Komentar

0 Komentar