Perlu Keterlibatan Aktif Orang Dewasa Untuk Cegah Perkawinan Anak


KomnasAnak.com, NASIONAL -
Pernikahan anak di Indonesia termasuk yang terbanyak di dunia. Pada 2018, 1 dari 9 anak Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun.

 

Bahkan, 1,2 juta anak perempuan menikah sebelum 18 tahun. Mirisnya, keadaan ini diperparah oleh pandemi.

 

Pengajuan dispensasi menikah di Indonesia meningkat dari 23.700 pada tahun 2019, menjadi 34.000 di tahun 2020. Peningkatan ini dipicu oleh alasan ekonomi, kehamilan tak diinginkan, bosan belajar daring, sampai menghindari perzinaan.

 

Koordinator Nasional Gusdurian Network, Alissa Wahid mengatakan, banyak pandangan tradisional yang mempengaruhi pernikahan anak. seperti anak perempuan harus cepat dinikahkan, perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi, dan berbagai pandangan lainnya.

 

“Ini membutuhkan strategi dan program yang menyeluruh mulai dari regulasi hingga mengubah pola pikir masyarakat untuk menghentikan pernikahan anak,” ujar Alissa Wahid dalam webinar internasional Too Young to Marry bersama organisasi berbasis keagamaan yang diadakan oleh World Vision Asia Pasifik.

 

Alissa menambahkan, tidak hanya mendorong kebijakan publik dan penguatan di tingkat akar rumput melalui kerja organisasi masyarakat sipil. Penting juga untuk bergerak bersama dan meningkatkan kapasitas pemimpin lokal, guru, pemimpin muda, dan pemimpin agama.

 

Dia mengatakan, usaha ini bukan tentang anak saja, melainkan tentang semua masyarakat untuk turut serta menghentikan pernikahan anak.

 

“Ini bukan tentang mereka anak-anak. Mengakhiri pernikahan anak adalah tentang kita,” tandasnya.

 

Seorang peserta webinar, Refi (16) dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang juga anak dampingan Wahana Visi Indonesia (WVI) menyebut bahwa kondisi pandemi membuat situasi makin buruk.

 

“Banyak anak yang menikah di masa pandemi. Hal ini tidak akan terjadi jika orang dewasa di sekitar kami dapat mendampingi dan memberi pengetahuan yang benar kepada kami,” kata Refi.

 

Meskipun usia minimal pernikahan sudah dibatasi, kata Refi, anak-anak juga butuh informasi dan pendampingan untuk mencegah anak dari pergaulan yang buruk. Selain itu, agar anak mengetahui kesehatan reproduksi.

 

“Kami berharap prang dewasa juga bisa lebih aktif dan responsif, dan bisa menolong kami menciptakan lingkungan dan aktivitas yang positif untuk mengisi waktu,” ujarnya.

 

Manajer Advokasi Wahana Visi Indonesia Junito Drias mengungkapkan, kasus perkawinan anak perlu dilihat dalam konteks kemiskinan structural. Di mana anak sulit menghindar dari perkawinan anak karena terbatasnya akses ekonomi, pendidikan, hingga perlindungan.

 

“Selain keluarga dan lingkungan sekitar, perlu kebijakan pemerintah untuk mengadakan akses-akses tersebut, supaya orang tua tidak memandang perkawinan sebagai jalan keluar masalah ekonomi atau persoalan seperti kehamilan usia anak,” tutup Drias.

Posting Komentar

0 Komentar