Hari Anak Nasional, KPK Ajak Lindungi Anak dari Korupsi


KomnasAnak.com, JEPARA -
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan Hari Anak Nasional harus menjadi momentum membangun komitmen lindungi anak dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

 

Dirinya menuturkan, kewajiban melindungi anak dari korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab orangtua, melainkan seluruh komponen masyarakat.

 

“Setiap elemen bangsa seyogyanya mengambil peran dalam proses asah asih asuh anak-anak generasi masa depan bangsa, agar mereka tidak terpengaruh dan siap menghadapi ragam persoalan bangsa, salah satunya korupsi dan perilaku koruptif yang telah berurat akar di negeri ini,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dilansir SINDOnews, Sabtu (24/7/2021).

 

Dalam pertemuan antara KPK dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Firli mengungkapkan telah ada kesepahaman antara kedua pihak mengenai visi misi memerangi KKN. Yakni dengan memberi pendidikan moral, etika, agama, budaya, mental spiritual, dan pendidikan kebangsaan kepada anak-anak sedini mungkin.

 

Pentingnya pendidikan ini harus diajarkan sedari anak di bangku taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tujuannya agar terbentuk karakter kuat dan integritas dalam diri anak-anak.

 

“Penting bagi kita untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai antikorupsi sedini mungkin kepada anak-anak, agar mereka dapat jelas melihat kelam dan sesatnya jalan korupsi,” kata dia.

 

Anak-anak, lanjut Firli, adalah sasaran inti gerakan perubahan sosial budaya masyarakat agar nantinya korupsi tidak lagi dianggap sebagai hal biasa di  setiap kehidupan bermasyarakat.

 

Anak-anak memiliki peran sentral dalam membangun budaya antikorupsi dengan menjadi influencer yang mengajarkan pada teman, keluarga, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kata dia, Indonesia membutuhkan anak bangsa berkarakter kuat, taat agama, dan menjunjung tinggi integritas, serta nilai anti korupsi.

 

“Kita harus memberikan pemahaman utuh kepada anak-anak bangsa sedari dini, bahwasanya korupsi bukanlah bagian dari budaya, warisan leluhur, tradisi, dan kultur bangsa Indonesia,” ungkapnya.

 

Firli turut mengungkapkan sebagai langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi, salah satunya dengan melakukan strategi pendekatan pendidikan masyarakat yang menyasar tiga sasaran, yaitu:

 

a. Jejaring pendidikan formal dan informal, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi

b. Penyelenggara negara dan partai politik

c. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta

 

Posting Komentar

0 Komentar