Kurangnya Kesadaran Pedagang Soal Larangan Menjual Rokok ke Anak, Pemerintah Harus Galakkan Edukasi


KomnasAnak.com, JEPARA -
Peran pedagang sangat penting dalam usaha penurunan perokok anak di Indonesia. Sayangnya, sampai saat ini banyak pedagang yang belum sadar dan memahami larangan penjualan rokok pada anak.

 

Untuk itu, Forum Diskusi Ekonomi Politik (FDEP) menggelar diskusi bersama perwakilan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terkait peran pedagang rokok menegakkan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Ini juga termasuk dalam poin utama yang diatur dalam PP 109/2012 yang diharapkan segera direvisi.

 

Beberapa waktu lalu, lembaga riset IPSOS mengungkap bahwa 32 persen General Trade (pedagang rokok tradisional atau warung) sama sekali tidak tahu adanya aturan pelarangan penjualan rokok kepada anak-anak. Lantaran mereka tidak pernah mendapat sosialisasi pemerintah tentang aturan tersebut.

 

Sebagian pedagang menyimpulkan larangan tersebut hanya berlaku pagi pelanggan rokok, bukan untuk pedagang. Bahkan mereka mengira produk rokok dapat diperjualbelikan kepada siapa saja selama rokok tersebut legal.

 

Ketika dikaji lebih lanjut mengenai pernah atau tidaknya para pedagang menjual rokok kepada anak, 34 persen mengaku pernah melakukannya. Mereka menganggap bahwa rokok tersebut untuk kebutuhan orang dewasa, atau orang tua sang anak.

 

Anggapan tersebut muncul karena sang anak membeli rokok dalam bentuk kemasan utuh, bukan eceran. Para penjual juga menganggap bahwa dengan melarang anak membeli rokok, maka pendapatan mereka akan berkurang.

 

“Dengan banyaknya pedagang rokok tradisional berlokasi di lingkungan pemukiman dan seiring dengan tujuan menekan akses anak di bawah umur kepada rokok, pemerintah perlu melakukan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan pedagang terkait regulasi penjualan rokok kepada anak, apa yang melatarbelakangi regulasi tersebut, serta menerapkan sanksi kepada para pedagang yang tetap melakukannya,” kata Soeprapto Tan, Managing Director IPSOS di Indonesia.

 

Soeprapti mendapati fakta dari pedagang bahwa diperlukan kegiatan edukasi dari pemerintah sebagai regulator maupun pelaku industri rokok untuk menjadikan peraturan ini lebih efektif.

 

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Cut Putri Arianie menyebut, sosialisasi dan penegakan hukum PP 109/2012 tantang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan harus menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak. Sebagai konsekuensi dari otonomi daerah.

 

Kemenkes fokus pada penanganan dampak rokok atau di hulu. Sementara penegakan hukum ada di hilir.

 

Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) turut memberikan tanggapannya terkait rencana revisi PP 109/2012. Ketua GAPRINDO, Benny Wachjudi mengungkapkan bahwa revisi bukan jalan keluar yang tepat. Namun demikian pihaknya setuju dan mendukung target pemerintah untuk menurunkan jumlah perokok anak.

 

Dirinya mengatakan, daripada merevisi peraturan, pemerintah harus menguatkan implementasi, edukasi, dan sosialisasi terkait pelarangan rokok untuk anak.

 

“Pada dasarnya PP 109/2012 sudah sangat memadai dan tidak perlu direvisi. Kalaupun ada yang kurang, kami menilai bukan pada aturannya sendiri, melainkan lebih kepada implementasinya, khususnya sosialisasi dan edukasi masyarakat serta penegakan peraturannya. Dapat kami tambahkan bahwa PP 109/2012 juga sudah secara tegas melarang penjualan rokok kepada anak dibawah 18 tahun dan ibu hamil,” kata Benny.

 

Posting Komentar

0 Komentar