Jokowi Teken Dua Kebijakan Perlindungan Anak Terbaru


KomnasAnak.com, JEPARA -
Kabar baik bagi upaya perlindungan anak di Indonesia. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

 

Aturan tersebut juga mencantumkan mengenai perlindungan bagi anak yang menjadi korban bencana non alam berupa epidemi, seperti virus corona.

 

PP yang diteken Jokowi pada 10 Agustus 2021 itu memuat 95 pasal. Dalam bagian penjelasan, peraturan ini ditujukan untuk memberi rasa aman kepada anak.

 

“Peraturan pemerintah ini merupakan affirmative action yang bertujuan untuk menjamin rasa aman melalui pemberian layanan yang dibutuhkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dengan harapan akan meminimalisasi jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus,” demikian bunyi penjelasan tersebut, sebagaimana dikutip Jumat (20/8).

 

Dalam Pasal 3, tercantum bahwa pemerintah dari pusat sampai daerah, dan lembaga negara lainnya bertanggungjawab memberi perlindungan khusus kepada 15 kategori anak.

 

Adapun ke-15 kategori itu: anak dalam situasi darurat; anak berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

 

Kemudian, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan fisik dan/atau psikis.

 

Selanjutnya, anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; serta anak yang menjadi korban stigmasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

 

Perlindungan khusus ini dilakukan diantaranya dengan mendata jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus hingga membebaskan biaya pendidikan selama masa darurat.

 

“Perlindungan khusus anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dapat diterima anak dalam situasi darurat sesegera mungkin,” demikian kutipan Pasal 6 ayat (2).

 

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga meneken Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Aturan ini diteken Jokowi pada 5 Agustus 2021.

 

“Percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa,” demikian bunyi Pasal 1 poin 4.

 

Pelaksanaan pecepatan penurunan stunting menyasar kelompok remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 hingga 59 bulan.

 

Untuk mempercepat kebijakan ini, Perpres menetapkan strategi nasional percepatan penurunan stunting untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Adapun targetnya persentase stunting harus sebesar 14 persen pada 2024.

 

Guna melaksanakan kebijakan tersebut, telah disusun keanggotaan tim percepatan penurunan stunting yang terdiri dari pengarah dan pelaksana.

 

Tim pengarah diketuai oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Anggotanya Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Agama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Sekretaris Negara, dan Kepala Staf Kepresidenan.

 

Sementara, tim pelaksanan akan diketuai oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Posting Komentar

0 Komentar