Kemensos Siapkan Aturan Untuk Lindungi Anak Terdampak Pandemi


KomnasAnak.com, JEPARA -
Penanganan hak asuh anak korban pandemi menjadi sangat penting. Lantaran situasi sekarang membuat anak sulit mengakses layanan dasar dan rentan menjadi korban kekerasan.

 

Untuk itu, Kementerian Sosial (kemensos) menyiapkan sejumlah aturan untuk melindungi anak yatim, piatu, dan yatim piatu akibat pandemi. Diantaranya, syarat mengikuti tes psikologi bagi keluarga yang ingin mengambil hak asuh anak.

 

Ini dilakukan untuk mengurangi risiko adanya orangtua asuh yang sengaja mengambil untung atas bantuan Kemensos yang ditujukan bagi keberlangsungan hidup anak terdampak Covid-19.

 

“Kita siapkan aturan pengambilan hak asuh anak, jangan sampai ada yang ‘memanfaatkan’ mereka, mengambil asuh hanya untuk mencari bantuan. Kita cek dengan psikolog untuk mengecek kondisi kesehatan jiwa, kalau ada pengambilan anak tersebut,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini, Selasa (24/8).

 

Bukan hanya bantuan finansial, Menteri Risma juga akan memberikan dukungan psikososial, pengasuhan, dan jaminan pendidikan.

 

“Saya pastikan anak yatim, piatu, dan yatim piatu diberikan perlindungan. Mereka tidak hanya diberikan dukungan terhadap kebutuhan fisik, tetapi juga dukungan psikososial, pengasuhan dan keberlanjutan pendidikan mereka,” kata Risma.

 

Kemensos tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menyiapkan dukungan anggaran kurang lebih sekitar Rp 3,2 triliun. Mensos menyatakan, bantuan kepada setiap anak tidak sama.

 

“Anak-anak tersebut sebelumnya akan diasesmen. Untuk bentuk bantuannya akan disesuaikan dengan hasil asesmen tersebut,” kata dia.

 

Anak yatim dan piatu yang masih berada dalam pengasuhan orangtuanya, misalnya, bisa diintervensi dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

 

Untuk memastikan pendidikan mereka, bisa diberikan bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).

 

“Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, kami telah menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan kementerian, lembaga lain serta pemerintah daerah. Termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bantuan KIP,” kata dia.

Posting Komentar

0 Komentar