Pemerintah Berencana Naikkan Harga Rokok guna Cegah Perokok Anak


KomnasAnak.com, JEPARA -
Pemerintah rencanakan kenaikan harga rokok dengan meningkatkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok. Hal ini untuk menekan jumlah perokok, terutama usia anak yang ditargetkan turun hingga 8,7 persen pada 2024.

 

“Kalau kita lihat data, pada 2019 masih 9,1 persen. Jadi masih cukup banyak mungkin yang harus diturunkan,” kata staf khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral, Titik Anas di Jakarta, Kamis (2/9/2021).

 

Melalui peningkatan harga, pemerintah telah berusaha agar harga rokok jadi tidak terjangkau oleh konsumen anak-anak.

 

Hal ini tampak dari affordability index (indeks keterjangkauan) rokok atau presentase pembelian 100 bungkus rokok terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang meningkat dalam dua tahun terakhir.

 

Tahun 2020, indeks keterjangkauan rokok meningkat menjadi 4,3 persen dari 3,9 persen di tahun 2019. Indeks keterjangkauan rokok kembali meningkat pada 2021 menjadi 4,6 persen.

 

“Kalau kita lihat harga rokok di Indonesia ini sebetulnya sudah relative mahal dibandingkan dengan Filipina, Thailand, dan Vietnam. Tapi kalau kita bandingkan dengan Singapura dan Malaysia ini masih relatif murah,” kata Titik, dikutip dari Antara.

 

Pemerintah berencana menaikkan harga rokok pada 2022, tapi belum menentukan besaran kenaikan. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi rokok, terutama oleh anak-anak.

 

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, pemerintah memperkirakan pendapatan cukai akan meningkat jadi Rp203,9 triliun atau sekitar 12 persen dari penerimaan cukai 2021 yang diperkirakan mencapai Rp182,2 triliun.

 

Hanya saja, Titik mengakui, pemerintah harus berhati-hati menaikkan CHT karena berpotensi meningkatkan peredaran rokok illegal.

 

“jadi semakin tinggi harga rokok karena kenaikan CHT, biasanya memang meningkatkan peredaran rokok illegal. Untuk meminimalisir rokok illegal sejalan dengan kenaikan tarif cukai, itu legal enforcement ditegakkan, yang selama ini di DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) juga terlibat,” pungkasnya.

Posting Komentar

0 Komentar