Pemerintah Dorong PTM Terbatas Untuk Kurangi Risiko Dampak Negatif Berkepanjangan


KomnasAnak.com, JEPARA -
Pemerintah mendorong pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan menerapkan prinsip kehati-hatian guna mengurangi risiko dampak sosial negatif berkepanjangan.

 

Dampat sosial tersebut, kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate tak hanya meliputi kualitas pendidikan. Tapi juga tentang tumbuh kembang dan hak anak itu sendiri.

 

“Situasi penanganan pandemi terus menunjukkan tren perbaikan, khususnya di Jawa dan Bali. Karena itu, pemerintah tidak ingin menunda lagi untuk mempercepat pembukaan proses PTM terbatas di wilayah yang sudah menerapkan PPKM Level 1, 2, dan 3 secara bertahap, tentunya dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat,” ujar Johnny.

 

Menurutnya, pelaksanaan Pelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang berkepanjangan berisiko negatif pada anak. Setidaknya, ada tiga alasan yang mendorong percepatan pelaksanaan PTM terbatas.

 

Alasan pertama, untuk menghindari ancaman putus sekolah. Kondisi ekonomi dan tidak kondusifnya PJJ membuat anak terpaksa bekerja dan tidak belajar. Selain itu, PJJ membuat orangtua tidak melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar.

 

Kedua, untuk menghindari penurunan capaian belajar anak. Perbedaan akses, kualitas materi yang didapat anak, dan sarana di rumah dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, khususnya bagi anak yang terbatas secara sosial dan ekonomi.

 

Ketiga, risiko psiksosial atau kondisi individu mencakup psikis dan sosial anak. Risiko ini meliputi peningkatan kekerasan pada anak di rumah, pernikahan dini, eksploitasi anak, serta kehamilan remaja.

 

Anak juga bisa mengalami perasaan tertekan karena tidak bermain dan bertemu dengan kawan-kawannya untuk waktu lama.

 

Johnny menegaskan, pemerintah tetap akan mengedepankan kesehatan dan keselamatan bagi semua pihak yang terlibat di PTM terbatas, baik bagi peserta didik, tenaga pengajar, pengurus sekolah, dan pihak lain yang terlibat.

 

Dalam PTM ini, pihak sekolah harus memberi 2 pilihan layanan pendidikan, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh.

 

“Dengan demikian, orangtua atau wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh,” ujar Johnny.

Posting Komentar

0 Komentar