Angka Perkawinan Anak Turun tapi Mencegahnya Masih Jadi Tantangan Besar


KomnasAnak.com, Nasional -
Pengentasan perkawinan anak menjadi hal penting yang harus dilakukan Indonesia. Karena itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengajak semua pihak mencegah perkawinan anak.

 

Sebab bukan hanya akan berdampak buruk bagi mental dan fisik anak, tapi juga akan berpotensi melahirkan anak stunting.

 

“Hanya kolaborasi, kerja sama, dan sinergi bersama yang membuat perkawinan anak dapat diakhiri,” kata Bintang Puspayoga dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (28/10/2021).

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkawinan anak mengalami penurunan dari 18,82 persen di 2019 menjadi 10,35 persen pada 2020.

 

Meskipun ada penurunan, pencegahan perkawinan anak masih menjadi tantangan besar.

 

Perkawinan anak, tekan dia, memberikan banyak dampak negatif. Mulai dari putusnya pendidikan anak yang bersangkutan, masalah kesehatan, hingga ekonomi yang bisa menyebabkan munculnya kemiskinan baru.

 

Selain itu, ada potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam pernikahan usia dini, perdagangan orang, serta potensi salahnya pola asuh yang diberikan terhadap anak.

 

Masalah-masalah ini pada akhirnya akan merenggut semua hak anak.

 

“Mari kita lindungi dan selamatkan generasi penerus bangsa dari perkawinan anak,” tegas Menteri Bintang.

 

Dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), pemerintah spesifik menargetkan penurunan angka perkawinan anak dari 11,21 persen pada 2018 menjadi 8,74 persen pada akhir 2024. Pencegahan perkawinan anak ini menjadi program prioritas Kementerian PPPA periode 2020-2024.

 

Upaya yang dilakukan KemenPPPA mulai dari membuat pakta integritas di 20 provinsi dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata angka nasional.

 

Kemen PPPA juga mendorong terbentuknya desa champion pencegahan perkawinan anak.

 

“Kementerian PPPA selama ini sangar intensif melakukan kampanye gerakan bersama pencegahan perkawinan anak hingga ke tingkat desa,” ujar Menteri Bintang.

 

Kementerian PPPA juga membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang deklarasi pendewasaan usia perkawinan. Selain itu, ada penguatan peran Forum Anak Nasional (FAN) sebagai pelopor pencegahan dan pelapor perkawinan anak.

 

“Saat ini kami sedang mengupayakan percepatan penyelesaian rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian dispensasi kawin,” ucapnya.

 

RPP bertujuan menghambat praktik perkawinan usia anak, yaitu melalui peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah dan orangtua.

Posting Komentar

0 Komentar