Komnas PA Minta Negara Atur Penggunaan BPA Guna Lindungi Hak Kesehatan Masyarakat


KomnasAnak.com, Jepara -
Perlindungan masyarakat dari bahaya plastik berbahan BPA menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah. Yaitu dengan mengeluarkan kebijakan terkait produksi dan pelabelan plastik tersebut.

 

BPA atau Bisphenol-A adalah bahan yang biasa digunakan dalam kemasan galon isi ulang, lapisan makanan kaleng, dan alat makan minum bayi dan balita.

 

Dalam jangka panjang, kandungan BPA telah terbukti membahayakan kesehatan. Khususnya bagi ibu hamil, bayi, dan balita.

 

Karena itu, Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengungkap bahwa negara wajib hadir untuk melindungi hak kesehatan masyarakat.

 

Untuk mengusulkan regulasi yang tepat, Komnas PA membutuhkan referensi dari berbagai pihak, salah satunya Centre for Public Policy Studies (CPPS).

 

“Saya kita (diskusi) ini patut dijadikan referensi bagi Komnas Perlindungan Anak untuk melakukan kampanye-kampanye untuk menemukan formulasi regulasi apa yang bisa melindungi hak ana katas kesehatan dan makanan,” ujarnya dalam diskusi virtual yang digelar CPPS, Rabu (13/10/2021).

 

Sebagai badan yang berwenang membuat regulasi terkait penggunaan BPA, Arist mengharap agar Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM) segera memberi label khusus bagi plastik BPA.

 

“Untuk mendesain regulasi BPA yang tepat adalah bagaimana mengomunikasikan itu kepada regulator, dalam hal ini adalah BPOM tentu kerja sama dengan kementerian kesehatan untuk melahirkan sebuah peraturan pemerintah tentang tata laksana bagaimana BPA bisa diatasi,” jelasnya.

 

Dalam perspektif hak anak, perlindungan mereka dari BPA diatur dalam UU Perlindungan Anak nomor 35 Tahun 2014, UU kesehatan, dan konvensi PBB tentang Hak Anak yang berlaku secara universal.

 

Sementara itu, Komnas PA bersama kelompok jurnalis peduli kesehatan dan lingkungan telah melakukan sosialisasi kepada ibu dan anak setingkat PAUD. Sosialisasi ini guna memberikan informasi terkait jenis wadah plastik yang mengandung BPA.

 

Di lain pihak, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali menuturkan bahwa Bappenas tidak secara spesifik menangani penggunaan BPA.

 

Meskipun demikian, kesehatan ibu dan anak tetap menjadi prioritas pemerintah.

 

“Arah RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional) adalah peningkatan SDM, dan diperlukan pemahaman bersama antara kementerian atau lembaga negara dalam menghadapi BPA,” ungkapnya.

 

Di beberapa negara, penggunaan BPA telah secara tegas dilarang. Seperti Uni Eropa yang telah melarang penggunaan BPA pada produk bayi dan Prancis yang melarang penggunaan BPA dalam produk apapun.

Posting Komentar

0 Komentar