Pemprov Jateng Siap Dampingi Anak Korban Perceraian

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Jateng Retno Sudewi

KomnasAnak.com, Jepara -
Banyaknya perceraian di masa pandemi menimbulkan masalah baru bagi perlindungan anak. Ini lantaran anak sering menjadi korban penelantaran dan konflik rumah tangga.

 

Mengenai ini, Pemerintah provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan langkah pendampingan bagi anak korban perceraian orangtua.

 

Bila diperlukan, Pemprov akan berikan pendampingan psikis dan hukum terhadap mereka yang terimbas perceraian.

 

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Jateng Retno Sudewi pada Selasa (5/10/2021).

 

Bidang yang berwenang menangani kasus ini adalah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai agen pencegahan dan Satuan Pelayanan Terpadu (SPT) yang bertindak jika terjadi kasus kekerasan pada anak atau perempuan, termasuk sengketa anak akibat perceraian.

 

“Pendampingan (SPT) bila ada korban kekerasan perempuan dan anak. Satu diantaranya bila ada perceraian,” ujarnya.

 

Retno menyebut, mayoritas kasus perceraian berdampak pada anak. sehingga pendampingan yang dilakukan jika anak tersebut tidak mendapat hak dasar atau mengalami tindak kekerasan.

 

Dia mengatakan, ke depannya akan melakukan kerja sama dengan Pengadilan Agama (PA) terkait pendampingan anak korban perceraian.

 

“(pendampingan) bila diperlukan ya, tetapi kita tetap memantau, kalau ada perceraian tapi anak nyaman (terpenhi kebutuhan dasar) ya tidak apa-apa. Tapi kadang kan mereka minder akibat perceraian, itu butuh bimbingan psikologis,” urainya.

 

Pemprov Jateng juga telah menyiapkan payung hukum berupa Perda Nomor 7 Tahun 2013. Didalamnya memuat sejumlah kebijakan untuk menanggulangi dan mencegah kekerasan terhadap anak.

 

Terbaru, Pemprov memperbarui perda tersebut dengan menambahkan kebijakan tentang pencegahan perkawinan anak.

 

Sementara itu koordinator SPT Perlindungan Perempuan dan Anak Jaeng Della Belinda mengatakan bahwa persoalan hak anak sangat jamak ditemui setelah perceraian. Aduan yang masuk utamanya tentaung orangtua sulit bertemu anak.

 

Adapula masalah anak sulit bersekolah karena dokumen kependudukan tertahan oleh ayah atau ibunya.

 

“Kita pendampingannya lebih ke psikis dan ada konsultasi hukum. Misalnya terkait hak asuhnya,” jelasnya.

 

Untuk pelayanan aduan, Della mengunngkapkan masyarakat bisa ke SPT atau dinas terkait di masing-masing daerah.

 

“Ke kami SPT bisa, atau ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) kabupaten atau kota juga bisa,” pungkas Della.

Posting Komentar

0 Komentar