Pengamen Cilik di Kudus Akibat Eksploitasi oleh Orangtua Mulai Ditertibkan

Penertiban pengamen cilik berkoordinasi dengan walinya di Kantor Satpol PP

KomnasAnak.com, Kudus -
Beberapa pengamen cilik di Kabupaten Kudus yang ditertibkan Satpol PP kini mulai dibina. Mereka adalah anak-anak yang menjadi korban eksploitasi orangtua.

 

Kasatpol PP Kudus Kholid Seif menyebut para pengamen cilik itu berusia antara 5 sampai 12 tahun. Bahkan ada pula yang masih balita.

 

Mereka kerapkali mangkal di lampu merah (traffic light) Pentol, Matahari, dan Jember.

 

“Disuruh orangtua, disuruh bude,” kata Kholid Seif mengutip ucapan salah satu pengamen cilik.

 

Kholid mengatakan para pengamen cilik memang sengaja diarahkan menjadi umpan untuk meraih empati dan belas kasih masyarakat.

 

Orangtua mereka memanfaatkan keluguan anaknya untuk mencari uang.

 

“Selain itu keberadaan mereka sangat mengganggu pengguna jalan dan juga melanggar Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang pananggulangan gelandang, pengemis, dan anak jalanan. Juga Perda Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat,” jelasnya.

 

Penertiban pengamen cilik dilakukan berbeda. Mereka dibawa ke kantor Satpol PP namun pihak orangtua dan keluarga dipanggil untuk dimintai keterangan.

 

“Kemarin setelah kami bawa ke kantor, orangtua dan keluarga kami panggil. Kami bina, baik orangtua maupun anak. apabila anak tersebut kembali mengemis maka orangtua yang akan disanksi berat karena memperkerjakan anak di bawah umur,” kata dia.

 

Pasalnya, sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2017 maka seseorang yang mengoordinir kegiatan mengemis atau menggelandang dan sudah dilakukan pembinaan tiga kali berturut-turut namun tetap membandel bisa diancam denda hingga Rp 50 juta atau kurungan selama 3 bulan.

 

Sebagai langkah preventif, pihak Satpol PP getol menyosialisasi Perda tersebut. Termasuk merumuskan strategi bersama dengan berbagai pihak, dari Dinsos hingga Disnaker.

“Sebab selain anak-anak, ada manusia silver, badut, dan lainnya. Ini juga harus dipikirkan karena ada juga yang memang butuh untuk makan karena tak memiliki pekerjaan. Artinya ada alasan ekonomis. Jadi harus dipikirkan agar mereka memiliki keterampilan dan bisa bekerja,” tutur Kholid.

 

Penertiban oleh Satpol PP akan terus berlanjut. Termasuk sosialisasi denda bagi pemberi uang pada pengemis.

Posting Komentar

0 Komentar